Media Kampung – Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan terus mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Hal ini disampaikan saat acara peresmian operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu, 16 Mei 2026.
Presiden mengakui bahwa pelaksanaan MBG belum berjalan mulus di semua daerah karena adanya sejumlah masalah dan tantangan. Ia menegaskan pentingnya penertiban agar program ini bisa berjalan sesuai aturan. “Bahwa banyak masalah, iya. Bahwa banyak tantangan, benar, MBG banyak masalah, kita harus tertibkan,” ujar Presiden.
Selain itu, Presiden juga menegaskan adanya oknum yang tidak menjalankan program dengan baik bahkan menyalahgunakan kewenangan yang diberikan. Ia berjanji pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang menyimpang, termasuk pencopotan jabatan bagi yang terbukti melanggar aturan dalam pelaksanaan MBG.
Meski menghadapi kendala, Presiden menegaskan bahwa MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena manfaatnya yang signifikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menyampaikan bahwa program ini kerap mendapat keluhan dan harapan langsung dari para petani yang berharap MBG tidak dihentikan. “Ke mana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani bilang, Pak tolong MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan,” ungkap Presiden.
Presiden juga menuturkan bahwa dampak MBG memang tidak langsung terlihat dalam waktu singkat, tetapi akan memberikan manfaat besar dalam jangka panjang, terutama bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. “Jangan sekarang, jangan 2029. Nanti 20 tahun lagi saudara nilai apa yang kita buat hari ini,” tambahnya.
Program MBG juga dianggap mampu menggerakkan perekonomian desa dengan meningkatkan perputaran uang di tingkat lokal. Berdasarkan perhitungan Presiden, satu desa dapat mengalami perputaran dana hingga Rp10,8 miliar per tahun melalui program ini. “Dengan MBG, kita tambah Rp10 miliar. Jadi uang beredar di desa meningkat,” jelas Presiden.
Penegasan Presiden Prabowo ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius mengawasi dan memperbaiki pelaksanaan MBG agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas. Evaluasi dan penindakan terhadap pelanggaran akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas program tersebut.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan