Media Kampung – Mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Kota Mataram dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat pada Senin 4 Mei, menyoroti rendahnya gaji guru dan masalah pendidikan lainnya.
Aksi dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dan berujung ricuh ketika massa berusaha mendekati area kantor gubernur, memicu benturan dengan aparat kepolisian yang berusaha menahan mereka.
Selama demonstrasi, mahasiswa menuduh pemerintah tidak serius menangani isu pendidikan, terutama masalah upah guru yang dianggap tidak layak.
Seorang demonstran menegaskan, “BEM se-Indonesia akan mengatensi kelakuan dari boneka-boneka kekuasaan semuanya,” sambil melancarkan teriakan menuntut tindakan tegas.
Koordinator aksi meminta aparat mengedepankan pendekatan persuasif dalam pengamanan, menghindari tindakan represif yang dapat memperparah situasi.
Para mahasiswa juga menuntut pertemuan langsung dengan Wakil Gubernur NTB serta Kepala Dinas Pendidikan untuk menyampaikan keluhan dan usulan perbaikan.
“Kami datang baik‑baik, tolong pertemukan kami dengan wakil gubernur dan kepala dinas pendidikan,” ujar salah satu peserta aksi kepada petugas keamanan.
Polisi menegaskan mereka siap mengamankan area sambil menjaga agar demonstrasi tidak meluas menjadi kerusuhan yang lebih besar.
Pengorganisir aksi menambahkan bahwa gaji guru di NTB jauh di bawah standar nasional, sehingga menurunkan motivasi dan kualitas pengajaran.
Data yang dikutip dari Dinas Pendidikan Provinsi NTB menunjukkan rata‑rata gaji guru di wilayah tersebut berada di kisaran Rp3,5 juta per bulan, jauh lebih rendah dibandingkan rata‑rata nasional sekitar Rp5,5 juta.
Mahasiswa menilai ketimpangan tersebut memperburuk kualitas layanan pendidikan, terutama di daerah terpencil yang sudah mengalami kekurangan tenaga pengajar.
Mereka menuntut pemerintah provinsi mengalokasikan tambahan anggaran untuk meningkatkan upah guru, serta memperbaiki fasilitas belajar mengajar.
Selain isu gaji, aksi juga menyoroti perlunya peningkatan sarana pendidikan, seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses internet di sekolah‑sekolah daerah.
Komentar dari Ketua KPU Provinsi NTB menekankan pentingnya dialog terbuka antara pemerintah, tenaga pendidik, dan mahasiswa untuk mencari solusi bersama.
Wakil Gubernur NTB belum memberikan pernyataan resmi pada saat penulisan, namun dijadwalkan akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan mahasiswa dalam waktu dekat.
Pihak kepolisian menutup aksi pada pukul 12.30 WIB setelah memastikan tidak ada ancaman keamanan yang signifikan.
Demonstrasi ini mencerminkan kekhawatiran luas di kalangan generasi muda mengenai masa depan pendidikan di provinsi tersebut.
Pengamat pendidikan menilai aksi tersebut menjadi sinyal bagi pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan upah guru dan investasi dalam sektor pendidikan.
Jika tuntutan mahasiswa tidak dipenuhi, kemungkinan aksi serupa dapat muncul kembali di masa mendatang, menambah tekanan pada otoritas daerah.
Sejauh ini, situasi di depan Kantor Gubernur tetap tenang setelah aksi berakhir, dengan keamanan tetap dijaga oleh aparat.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan