Media Kampung – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menginformasikan perkembangan terkini terkait penanganan bencana angin kencang yang terjadi di Kabupaten Klaten serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada periode 14-15 Mei 2026.
Angin kencang yang menerjang empat desa di Kecamatan Delanggu dan Polanharjo menyebabkan kerusakan pada sejumlah rumah dan fasilitas umum. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyatakan bahwa sebanyak 16 rumah mengalami kerusakan ringan, sementara dua usaha mengalami kerusakan berat dan dua lainnya rusak ringan. Selain itu, sembilan pohon tumbang dan satu tower seluler roboh akibat peristiwa tersebut.
Gangguan juga terjadi pada jaringan transmisi listrik di wilayah terdampak, namun BNPB memastikan tidak ada korban jiwa dari kejadian ini. Penanganan cepat dilakukan oleh tim reaksi cepat BPBD bersama instansi terkait dan masyarakat setempat untuk meminimalisir dampak bencana.
Sementara itu, di Kabupaten Nunukan, karhutla melanda lahan seluas sekitar satu hektare di Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan. Api berhasil dijinakkan pada hari yang sama melalui upaya bersama petugas BPBD dan dinas terkait, sehingga penyebaran kebakaran dapat dikendalikan dengan cepat.
Selain dua bencana tersebut, BNPB juga melaporkan kondisi banjir di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang telah mulai surut setelah melanda sejak 8 Mei 2026. Banjir tersebut menyebabkan dua korban meninggal dunia serta berdampak pada 1.393 keluarga di 22 kelurahan yang tersebar di delapan kecamatan. Proses pembersihan pascabencana sedang dilakukan oleh BPBD bersama warga setempat untuk mengembalikan kondisi lingkungan.
Di sisi lain, penanganan gerakan tanah di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah masih berlangsung. BPBD bersama pihak terkait terus membersihkan material longsor dan memperbaiki jalan desa yang ambles di Desa Bingkeng, Kecamatan Dayeuhluhur guna memulihkan akses dan mencegah dampak lebih luas.
Abdul Muhari mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi dan karhutla di berbagai daerah Indonesia. Ia menekankan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengurangi risiko bencana, serta pentingnya kepemimpinan BPBD dengan dukungan dari seluruh unsur pentaheliks guna memastikan langkah penanggulangan bencana berjalan efektif. “Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab semua pihak,” tegas Abdul Muhari.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan