Media Kampung, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa lapangan padel yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) akan ditutup. Pernyataan itu disampaikan Pramono usai Rapat Terbatas Gubernur Tingkat Kecamatan Kramat Jati di Kantor Kecamatan Kramat Jati, Jakarta, pada Jumat (13/11).
Pramono mengatakan Pemprov DKI sudah beberapa kali memberi peringatan kepada pihak yang membangun fasilitas komersial, termasuk lapangan padel, agar mengurus PBG. Ia menyebut pemerintah sempat memberikan relaksasi sekitar enam hingga tujuh bulan lalu, namun syaratnya tetap sama: bangunan harus memiliki PBG.
Pemprov DKI tegaskan tidak ada kompromi
Dalam pernyataannya, Pramono menekankan bahwa aturan tersebut berlaku untuk semua pihak tanpa terkecuali. Ia juga menyebut penindakan tidak akan dibedakan, termasuk bila bangunan dimiliki oleh politisi atau pejabat.
Menurut dia, bangunan yang belum memiliki PBG, terutama untuk kepentingan komersial seperti lapangan padel, harus segera ditutup. Sikap itu, kata Pramono, merupakan bagian dari penegakan aturan bangunan di Jakarta.
Kasus longsor parkiran di Kemang jadi sorotan
Pernyataan Pramono muncul di tengah sorotan terhadap parkiran lapangan padel di Kemang Selatan X, Jakarta Selatan, yang dua kali mengalami longsor. Material longsoran menutup akses gang dan berdampak pada lima rumah warga serta empat sepeda motor.
Warga sebelumnya mengaku sudah mengingatkan pemilik lahan dan kontraktor soal pembangunan area parkir tersebut setelah longsor pertama terjadi. Mereka menduga dinding penahan tanah tidak cukup kuat menopang beban timbunan lahan yang ditinggikan. Perbaikan usai longsor pertama juga disebut belum rampung.
Warga masih menunggu pertemuan dengan pemilik lahan
Hingga kini, warga masih menunggu pertemuan dengan pemilik lahan dan kontraktor untuk membahas penanganan kerusakan. Kasus ini memicu perhatian publik karena menyangkut keselamatan lingkungan sekitar dan kepatuhan terhadap aturan pembangunan.
Di sisi lain, penegasan Pemprov DKI soal kewajiban PBG menunjukkan bahwa pengawasan terhadap bangunan komersial di Jakarta akan diperketat. Pramono memastikan tidak ada pengecualian bagi pihak mana pun yang belum memenuhi ketentuan tersebut.













