Media Kampung, Serang – Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menyatakan sekitar 1.054 dari 4.880 ruang kelas sekolah dasar (SD) di Kabupaten Serang membutuhkan perbaikan. Pemerintah Kabupaten Serang juga menyatakan siap membahas Raperda Prakarsa DPRD tentang sarana dan prasarana pendidikan.

Zakiyah menyebut aturan tersebut dibutuhkan agar pemenuhan fasilitas pendidikan dasar memiliki landasan hukum yang lebih kuat dan bisa dijalankan secara terencana. Ia menyampaikan hal itu dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Serang saat agenda pandangan bupati atas usulan Raperda Sarpras Pendidikan.

Menurut Zakiyah, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar sudah masuk dalam program prioritas daerah pada dokumen perencanaan 2025-2029. Karena itu, ia menilai pembahasan Raperda bersama DPRD perlu diarahkan agar selaras dengan kebutuhan sekolah dan kemampuan fiskal daerah.

Pemerintah Kabupaten Serang juga berencana memperbarui data kebutuhan ruang kelas berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) semester terakhir dan hasil verifikasi lapangan. Data kebutuhan lain, seperti perpustakaan, sanitasi, laboratorium, dan ruang pendukung, juga akan disiapkan untuk menjadi bahan pembahasan bersama DPRD.

Zakiyah meminta pembahasan Raperda memperjelas batas kewenangan pemerintah kabupaten. Berdasarkan pembagian urusan, Kabupaten Serang menangani pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, sedangkan pendidikan menengah menjadi kewenangan provinsi dan madrasah berada dalam pembinaan Kementerian Agama.

Selain soal ruang kelas, Pemkab Serang juga akan menyiapkan perhitungan kebutuhan, tahapan pembiayaan, serta data status tanah sekolah. Zakiyah menegaskan Raperda harus realistis dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Ia juga mendorong agar pembahasan mencakup sertifikasi tanah sekolah, penyerahan fasilitas pendidikan dari pengembang perumahan, kelayakan bangunan, kesiapsiagaan bencana, serta pembagian tanggung jawab pemeliharaan dan rehabilitasi sekolah. Sekretaris Daerah dan perangkat daerah terkait diminta mengawal pembahasan bersama DPRD.

Zakiyah berharap Raperda tersebut dapat menghasilkan aturan yang kuat secara hukum, realistis dari sisi anggaran, dan menjawab kebutuhan sekolah di Kabupaten Serang.