Media Kampung – Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pemanfaatan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung pengendalian inflasi, terutama melalui kelancaran distribusi pangan.
Menurut Wiyagus, penggunaan BTT dapat diarahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain untuk membantu subsidi angkutan komoditas dari daerah surplus ke daerah defisit pangan. Langkah itu dinilai dapat menekan biaya pengangkutan sehingga harga pangan di tingkat masyarakat tetap terjangkau.
Hal tersebut disampaikan Wiyagus dalam Rapat Lanjutan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Inflasi pada provinsi dan kabupaten/kota dengan inflasi tertinggi se-wilayah Kalimantan dan Sulawesi yang digelar secara daring dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Selasa, 27 Oktober 2026.
Ia menekankan, upaya pengendalian inflasi perlu dilakukan secara terukur dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sulawesi, kata dia, menghadapi tantangan menjaga stabilitas pasokan pangan akibat cuaca ekstrem yang memengaruhi hasil produksi beberapa komoditas, termasuk cabai.
Selain optimalisasi BTT, Wiyagus juga menyoroti pentingnya pengawasan rantai distribusi dan penegakan hukum melalui koordinasi berkelanjutan dengan Satgas Pangan. Menurut dia, langkah itu diperlukan agar distribusi berjalan lancar, praktik yang mengganggu pasokan dapat dicegah, dan stabilitas harga tetap terjaga di daerah.
Wiyagus juga menanggapi sejumlah kebutuhan pendukung distribusi pangan yang disampaikan pemda dalam rapat tersebut, seperti sarana transportasi, fasilitas penyimpanan berupa cold storage, dan penyewaan gudang. Ia menyatakan aspirasi itu akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dan fasilitasi dengan pihak-pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing.













