Media Kampung – Kab. Serang – Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum menyoroti kesiapan infrastruktur dan regulasi jika pemerintah pusat menyalurkan gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Koperasi DesaKelurahan Merah Putih (KDKMP). Ia meminta rencana itu dikaji secara menyeluruh sebelum diterapkan.

Ulum menilai, tujuan memperkuat ekonomi desa tidak cukup dijadikan satu-satunya pertimbangan. Menurut dia, pemerintah juga perlu memastikan KDKMP memiliki sistem administrasi, sarana, dan kemampuan operasional yang memadai.

"Apakah sarana dan prasarana KDKMP sudah memadai untuk memaksimalkan penguasaan administrasinya Itu harus menjadi pertimbangan," kata Ulum, Sabtu (24/10/2026).

Ia juga mempertanyakan cakupan kebijakan tersebut. Ulum meminta pemerintah menjelaskan apakah istilah ASN hanya mencakup kelompok tertentu atau seluruh pegawai pemerintah daerah.

DPRD Kabupaten Serang, kata dia, akan melihat perkembangan kebijakan pemerintah pusat. Meski pemerintah pusat dinilainya tentu sudah memiliki pertimbangan, pelaksanaannya tetap membutuhkan kejelasan aturan dan kesiapan teknis.

"Sejauh mana regulasi dari tingkat pusat bisa memaksimalkan peran KDKMP dalam penyaluran Apakah ini akan mempermudah atau justru mempersulit Saya kira ini perlu kajian yang matang," ujarnya.

Ulum juga mengingatkan agar pemerintah memperhitungkan kondisi keuangan ASN yang memiliki kewajiban kepada lembaga keuangan. Ia mempertanyakan apakah penyaluran gaji melalui KDKMP akan memengaruhi mekanisme pembayaran kewajiban tersebut.

"Ketika seorang ASN punya kewajiban terhadap lembaga keuangan, apakah ketika gajinya masuk melalui KDKMP bisa menyelesaikan persoalan itu Jangan sampai justru muncul persoalan baru," katanya.

Menurut Ulum, pemerintah perlu memetakan berbagai kemungkinan sebelum menjalankan kebijakan itu, mulai dari kesiapan administrasi koperasi hingga dampaknya terhadap transaksi keuangan para pegawai. Ia berharap pemerintah pusat mengkaji rencana tersebut secara komprehensif agar tujuan memperkuat ekonomi desa tidak berbenturan dengan kebutuhan dan kepentingan ASN.

Terkait kemungkinan munculnya keberatan dari ASN, Bahrul menyarankan wartawan untuk meminta konfirmasi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang Zaldi Duhana sebagai pimpinan birokrasi daerah.