Media Kampung – 09 April 2026 | Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, resmi menerima rekomendasi DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi tersebut akan menjadi acuan utama dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Penerimaan rekomendasi dilakukan dalam sebuah acara resmi di Balai Kota, dihadiri oleh jajaran DPRD, perangkat daerah, serta perwakilan elemen masyarakat. Ika Puspitasari menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi selama tahun 2025.
Wali Kota menegaskan bahwa masukan DPRD merupakan bagian penting dalam proses evaluasi kinerja pemerintah kota. Ia menambahkan bahwa setiap saran akan ditelaah secara mendetail untuk dijadikan pondasi perbaikan.
DPRD memberikan sejumlah catatan strategis yang mencakup aspek keuangan, pelayanan publik, dan transparansi. Catatan tersebut disusun berdasarkan hasil audit internal dan evaluasi eksternal terhadap pelaksanaan program pemerintah.
Dalam sambutannya, Ika Puspitasari menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif. Ia berjanji akan menindaklanjuti setiap rekomendasi dengan langkah konkret dan terukur.
Beberapa poin utama rekomendasi meliputi perbaikan mekanisme pengawasan anggaran, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta optimalisasi program pembangunan infrastruktur. Pemerintah kota diharapkan dapat menyesuaikan kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Wali Kota juga menyampaikan apresiasi khusus kepada DPRD atas peran aktifnya dalam mengawal roda pemerintahan. Ia menilai bahwa kolaborasi ini dapat mempercepat realisasi program prioritas daerah.
Selama tahun 2025, Pemerintah Kota Mojokerto mencatat sejumlah capaian positif, termasuk peningkatan indeks pelayanan publik dan penghargaan di bidang kebersihan lingkungan. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa kebijakan yang diambil mulai memberikan dampak yang terasa.
Namun, Ika Puspitasari tidak menutup mata terhadap tantangan yang masih ada. Ia menyebutkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam distribusi layanan di beberapa kecamatan, serta perlunya peningkatan kapasitas aparatur.
Rekomendasi DPRD juga menyoroti perlunya transparansi anggaran yang lebih terbuka melalui portal publik. Wali Kota berjanji akan mempercepat implementasi sistem informasi keuangan yang dapat diakses warga.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, rekomendasi menekankan penambahan fasilitas medis di daerah pinggiran serta peningkatan kompetensi tenaga medis. Pemerintah kota berkomitmen menyusun rencana aksi dalam tiga tahap.
Dalam bidang infrastruktur, DPRD mengusulkan prioritas pada perbaikan jaringan jalan utama serta revitalisasi sarana transportasi umum. Ika Puspitasari mengonfirmasi bahwa anggaran tahun berikutnya akan dialokasikan secara strategis untuk proyek-proyek tersebut.
Pemerintah kota juga akan membentuk tim khusus yang terdiri dari unsur teknis dan akademisi untuk memantau pelaksanaan rekomendasi. Tim ini akan melaporkan progres secara periodik kepada DPRD.
Wali Kota menegaskan bahwa proses evaluasi tidak bersifat satu arah, melainkan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Ia mengajak warga untuk menyampaikan aspirasi melalui kanal resmi yang telah disediakan.
Selama acara, beberapa anggota DPRD memberikan komentar positif terkait komitmen pemerintah kota. Salah satu anggota menyatakan bahwa langkah ini menunjukkan kedewasaan institusi dalam tata kelola daerah.
Wali Kota menutup acara dengan harapan bahwa rekomendasi DPRD dapat menjadi landasan kuat bagi perbaikan layanan publik. Ia menekankan pentingnya kontinuitas dalam implementasi kebijakan.
Ke depan, Pemerintah Kota Mojokerto akan menyusun rencana kerja terperinci yang selaras dengan rekomendasi LKPJ. Rencana tersebut akan diajukan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan akhir.
Pembentukan unit pemantau internal juga akan menjadi prioritas, guna memastikan bahwa setiap rekomendasi diikuti dengan indikator kinerja yang jelas. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah.
Dengan adanya rekomendasi ini, diharapkan tercipta iklim pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif. Wali Kota menegaskan bahwa tujuan akhir adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mojokerto.
Pengumuman ini sekaligus menjadi sinyal bagi stakeholder lain, termasuk sektor swasta dan lembaga non‑pemerintah, untuk berkontribusi dalam proses perbaikan. Kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat mempercepat pencapaian target.
Wali Kota menutup pertemuan dengan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan konstruktif. Ia menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi dengan tindakan nyata.
Dengan landasan rekomendasi LKPJ 2025, Pemerintah Kota Mojokerto menatap tahun anggaran berikutnya dengan optimisme tinggi. Upaya perbaikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga secara menyeluruh.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan