Media Kampung – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menyesuaikan pengawasan terhadap perdagangan saham dengan fokus yang lebih efektif, termasuk investigasi yang lebih terarah terhadap transaksi yang diduga memanipulasi harga.
Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, penyesuaian itu akan membuat BEI mengurangi penerbitan notifikasi unusual market activity (UMA). Sebagai gantinya, bursa akan langsung mengumumkan dimulainya investigasi jika ada dugaan manipulasi harga, dengan informasi yang mencakup periode transaksi serta jumlah pihak dan anggota bursa yang terlibat.
Jeffrey juga menyebut BEI akan mengurangi penggunaan suspensi perdagangan saham untuk kasus yang terindikasi pelanggaran transaksi. Langkah itu akan dialihkan ke pembekuan rekening efek milik pihak yang diduga melakukan pelanggaran.
Menurut Jeffrey, penyesuaian tersebut diambil setelah BEI menerima masukan bahwa suspensi saham selama ini mengganggu likuiditas perdagangan dan merugikan investor ritel yang membutuhkan likuiditas untuk bertransaksi di pasar modal. Ia menambahkan, perubahan kebijakan itu akan disosialisasikan kepada anggota bursa pada pekan ini dengan target efektif segera.
Dalam kesempatan yang sama, BEI juga mengumumkan perluasan keanggotaan komite high shareholding concentration (HSC) menjadi sembilan orang. Sebelumnya, komite tersebut hanya beranggotakan empat orang dari internal self-regulatory organization.
Tambahan lima anggota eksternal dalam komite HSC adalah F. Chapman Taylor dari Dewan Penasihat Danantara, Prof. Dr. Mardiasmo selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Komite Nasional Kebijakan Governansi, Prof. Dr. Eduardus Tandelilin sebagai Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Alex Widi selaku Direktur Utama Mandiri Sekuritas, dan Joshua Arief Tanja selaku Direktur Utama UBS Sekuritas.
Jeffrey menuturkan, perluasan komite HSC ditujukan untuk memperkuat tata kelola, transparansi, dan kredibilitas penilaian saham berkonsentrasi kepemilikan tinggi.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan pihaknya memperpanjang kebijakan relaksasi yang mengizinkan emiten melakukan buyback saham tanpa persetujuan RUPS hingga Juni 2027. Kebijakan itu disebut bertujuan untuk stabilisasi pasar modal Indonesia.
Dalam catatan yang menyertai pengumuman tersebut, kebijakan-kebijakan itu dinilai lebih menyasar kekhawatiran utama MSCI, yakni pencegahan transaksi terkoordinasi serta aspek penegakan hukumnya. Namun, catatan itu juga menyebut implementasi yang konsisten dan hasil yang bisa diverifikasi tetap menjadi hal penting yang perlu dipantau investor ke depan.
BEI dan OJK menyampaikan pengumuman itu pada Senin (26/10/2026).














