Media Kampung, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyatakan pihaknya berencana membentuk kelompok kerja (pokja) bersama Kementerian Pertahanan untuk membahas rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pokja tersebut akan melibatkan tim ahli dari Kemhan dan Komisi I DPR.

Dave mengatakan pimpinan Komisi I DPR telah melakukan diskusi awal dengan Menteri Pertahanan terkait rencana penyempurnaan undang-undang tersebut. Menurutnya, pembahasan masih berada pada tahap awal dan belum memasuki pembahasan revisi secara formal.

“Ke depan, direncanakan pembentukan kelompok kerja yang melibatkan tim ahli dari Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR RI untuk mendalami materi yang perlu diperbarui. Jadi, pembahasannya masih dalam tahap awal dan belum memasuki pembahasan revisi secara formal,” kata Dave kepada wartawan, Sabtu (21/11).

Dave menilai UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara perlu dikaji kembali agar sesuai dengan perkembangan situasi keamanan dan kebutuhan pertahanan Indonesia. Ia menyebut tantangan yang dihadapi saat ini semakin kompleks, mulai dari dinamika keamanan kawasan, perkembangan teknologi militer, hingga ancaman siber.

“Karena itu, aturan pertahanan negara harus mampu menjawab perubahan tersebut dan menjadi landasan yang kuat bagi pembangunan pertahanan ke depan,” ujarnya.

Dalam rencana revisi tersebut, Dave menyoroti sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian. Salah satunya penyesuaian strategi pertahanan negara, termasuk konsep pertahanan defensif aktif, agar tetap relevan dengan situasi terkini.

Ia juga menyebut penguatan pertahanan semesta, modernisasi alutsista, dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri perlu mendapat perhatian. Selain itu, koordinasi antarkementerian dan lembaga dinilai penting agar seluruh unsur pertahanan dapat bekerja secara terpadu dengan pembagian tanggung jawab yang jelas.

Dave berharap revisi UU Pertahanan nantinya dapat memperkuat kemampuan Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus mengantisipasi berbagai tantangan keamanan pada masa mendatang. Menurutnya, proses penyusunan perlu dilakukan secara matang dengan mempertimbangkan kepentingan nasional.