Media Kampung, Yogyakarta – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menemui langsung massa yang menyampaikan aspirasi di gerbang Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa sore. Dalam pertemuan itu, Sultan duduk lesehan bersama peserta aksi untuk mendengarkan sejumlah tuntutan yang mereka sampaikan.
Pertemuan tersebut berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Sultan didampingi Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo dan Pangdam XXVIMataram Mayor Jenderal TNI Drajad Bima Yoga.
Sejumlah isu disampaikan massa, mulai dari pemberantasan premanisme, perlindungan kebebasan sipil dan demokrasi, kesejahteraan pekerja, hingga pencabutan kebijakan Jaga Warga dan pembatasan aksi di kawasan Sumbu Filosofi. Mereka juga mendesak pemerintah menuntaskan persoalan Stadion Mandala Krida.
Menanggapi tuntutan soal Jaga Warga, Sultan mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dengan melihat kondisi di tengah masyarakat. Menurut dia, keberadaan Jaga Warga pada dasarnya bertujuan menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat.
Namun, Sultan membuka peluang evaluasi apabila pelaksanaannya justru dinilai menghambat perkembangan demokrasi. “Kalau memang itu mempersulit tumbuhnya demokratisasi, ya akan kami tinjau,” kata Sultan.
Soal Stadion Mandala Krida, Sultan menjelaskan perbaikan stadion itu sebelumnya terkendala persoalan hukum karena sempat menjadi bagian dari barang bukti. Setelah perkara berkekuatan hukum tetap, pada awal September 2026 KPK menyampaikan pembangunan dapat dilanjutkan.
Sultan menyebut survei dari Kemenpora menemukan tribun sisi timur belum memenuhi persyaratan sehingga perlu dibangun kembali. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran APBN dan direncanakan bertahap. “Bagian dari Mandala Krida itu baru bisa dibangun sesuai dengan persyaratan FIFA itu tahun 2028,” ujarnya.
Ia menambahkan, saat ini Mandala Krida masih dapat dimanfaatkan masyarakat dengan sejumlah pembatasan. Salah satunya, stadion belum bisa digunakan pada malam hari karena belum tersedia lampu penerangan.
Dalam dialog itu, massa juga menyoroti tuntutan penetapan upah sesuai kebutuhan hidup layak (KHL). Sultan menjelaskan penetapan upah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, serta faktor alfa sesuai ketentuan pengupahan yang berlaku.
Proses tersebut melibatkan Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Sultan menyebut pada tahun lalu kesepakatannya 0,4, namun pemerintah daerah menetapkan 0,8 setelah bernegosiasi dengan pengusaha.
Menurut Sultan, pemerintah daerah masih mencermati ketentuan dari pemerintah pusat sebagai acuan penetapan upah tahun berikutnya. Ia menekankan bahwa proses itu perlu memperhatikan kondisi perekonomian, keberlangsungan dunia usaha, dan kesejahteraan pekerja.
Perwakilan massa aksi juga menyoroti praktik premanisme dan dugaan intimidasi kepada masyarakat. Mereka mencontohkan adanya seseorang yang membawa senjata tajam saat unjuk rasa di kawasan Malioboro, dan meminta pemerintah bersikap tegas agar warga dapat menyampaikan aspirasi tanpa intimidasi.














