Media Kampung – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memaparkan capaian 100 hari kerjanya dengan menyoroti penghematan anggaran, penertiban pengelolaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pembenahan sejumlah skema operasional.
Dalam paparan yang disampaikan di Jakarta pada Kamis, 29 Oktober 2026, Sudaryono menyebut ada penghematan dan pengembalian dana ke kas negara yang totalnya diklaim mencapai sekitar Rp 44 triliun, meski rincian yang ia jelaskan berasal dari sejumlah pos efisiensi dan penertiban administrasi.
Penghematan anggaran dan penyesuaian skema
Menurut Sudaryono, salah satu sumber efisiensi terbesar datang dari penyesuaian anggaran program. Dari alokasi Rp 268 triliun, BGN menghitung kebutuhan program hanya Rp 229 triliun. Sekitar Rp 38 triliun disebut dikembalikan ke kas negara.
Ia juga menjelaskan perubahan skema insentif dapur. Sebelumnya, dapur menerima insentif Rp 6 juta per hari tanpa memperhitungkan jumlah porsi. Kini, insentif diganti menjadi Rp 2.000 per porsi untuk dapur dengan kapasitas hingga 3.000 porsi per hari. BGN memperkirakan perubahan ini bisa menghemat Rp 2,5 triliun hingga Rp 3 triliun sampai akhir 2026.
Selain itu, dana operasional dapur yang sebelumnya dibayarkan berdasarkan biaya aktual atau at cost juga dibatasi. Dalam praktiknya, skema lama disebut bisa mencapai Rp 4.500 hingga Rp 5.000 per porsi, sedangkan kini dibatasi maksimal Rp 3.000 per porsi. BGN memperkirakan kebijakan ini menghasilkan penghematan sekitar Rp 3 triliun sampai akhir tahun.
Penertiban rekening dan laporan penggunaan dana
Sudaryono mengatakan BGN juga menertibkan rekening virtual atau virtual account yang digunakan dalam pengelolaan dapur. Menurut dia, terdapat ratusan rekening yang terindikasi ganda dan sudah memiliki saldo meski dapurnya belum beroperasi. Total saldo sekitar Rp 414 miliar dikembalikan ke kas negara.
Tambahan Rp 160 miliar juga dikembalikan setelah BGN menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Untuk memperketat pengawasan, pengelola dapur kini wajib melaporkan penggunaan dana melalui Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH) sebelum rekening diisi kembali. Dari 26.385 dapur yang menjadi dasar perhitungan BGN, sekitar 6.100 belum melapor. Dapur yang belum melapor tidak akan mendapat tambahan dana dan dapat dihentikan sementara untuk diperiksa Inspektorat.
Sudaryono menegaskan bahwa setiap rupiah dalam program tersebut merupakan uang rakyat yang harus bisa dipertanggungjawabkan.
Bersih-bersih calo dan pengadaan
Dalam paparannya, Sudaryono juga menyinggung praktik perantara atau calo dalam pengadaan titik dapur pada era kepemimpinan BGN sebelumnya. Ia menyebut ada yayasan yang tidak berperan dalam pembangunan maupun operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi diduga menjadi perantara untuk mendapatkan titik dapur.
Menurut Sudaryono, yayasan tersebut diduga meminta potongan Rp 500 hingga Rp 1.500 untuk setiap porsi makanan. Ia menilai praktik seperti itu tidak seharusnya terjadi dalam program yang menggunakan dana publik.
Paparan ini menempatkan efisiensi anggaran, transparansi pengelolaan dana, dan penertiban rantai pengadaan sebagai fokus utama BGN dalam 100 hari kerja terakhir. Di saat yang sama, sejumlah angka yang disebut masih merupakan klaim dan penjelasan dari BGN yang perlu dibaca dalam konteks pengawasan berkelanjutan terhadap program MBG.














