Media Kampung, Palembang – Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menekankan perlunya pengawasan yang lebih kuat terhadap perkebunan kelapa sawit dan kawasan lahan gambut untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berulang saat musim kemarau mendatang.

Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Konsolidasi Kesiagaan Pencegahan dan Penanganan Karhutla yang digelar di Hotel Swarnadwipa, Palembang, Kamis (29/10/2026), dan turut dihadiri Wali Kota Palembang Ratu Dewa.

Pengawasan wilayah rawan dinilai harus diperkuat

Herman Deru menilai pencegahan karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Menurutnya, perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah rawan kebakaran juga perlu meningkatkan kesiapsiagaan dan pengawasan di area operasional masing-masing.

Ia menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, pemantauan titik api, kesiapan personel, serta ketersediaan sarana pemadaman perlu dilakukan secara berkelanjutan agar potensi kebakaran bisa ditangani sejak awal.

Lahan gambut jadi perhatian khusus

Salah satu perhatian utama adalah kawasan lahan gambut. Lahan ini dikenal rentan terbakar ketika mengalami pengeringan berkepanjangan, dan kebakarannya cenderung lebih sulit dipadamkan karena api dapat menjalar ke lapisan bawah permukaan tanah.

Karena itu, pengawasan di kawasan gambut disebut perlu dilakukan konsisten, termasuk di sekitar perkebunan kelapa sawit. Langkah yang dinilai penting antara lain pemantauan kondisi lahan, pengelolaan tata air gambut, deteksi dini titik api, dan kesiapan peralatan pemadaman.

Perusahaan perkebunan juga diharapkan rutin memeriksa wilayah kerjanya, menyiapkan personel dan perlengkapan pemadam, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait bila muncul indikasi kebakaran.

Aturan turunan dan pendidikan lingkungan

Dalam kesempatan itu, Herman Deru menyebut Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menerbitkan empat peraturan gubernur sebagai aturan turunan dari peraturan daerah sebelumnya. Regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kebijakan pencegahan dan penanganan karhutla di daerah.

Pemprov Sumsel juga mendorong pendidikan lingkungan hidup di satuan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk soal pentingnya menjaga ekosistem gambut.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) RI, Prof. Satyawan Pudyatmoko, mengapresiasi langkah Pemprov Sumsel dalam memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla. Ia menilai kejadian karhutla tahun ini perlu menjadi pelajaran agar pencegahan di masa mendatang bisa dilakukan lebih awal dan lebih terarah.