Media Kampung – Kerusuhan besar terjadi di Prancis pada Minggu malam, di mana para perusuh menjarah toko-toko barang mewah dan membakar kendaraan di Paris dan Marseille. Perdana Menteri Prancis, Sebastien Lecornu, segera memimpin pertemuan dengan sejumlah menteri untuk membahas langkah-langkah selanjutnya.

Penanganan Kerusuhan

Dalam pertemuan tersebut, dibahas mengenai dukungan untuk pemilik toko yang terkena dampak, termasuk kemungkinan dana bantuan untuk ribuan pemilik usaha yang kehilangan harta benda mereka. Banyak dari toko yang dijarah merupakan usaha kecil yang dikelola secara individual.

Tuntutan Pidana bagi Pelaku

Lecornu mengungkapkan bahwa sekitar 80 persen dari mereka yang ditangkap dalam kerusuhan menghadapi tuntutan pidana. Ia juga mempertanyakan kesiapan dan organisasi kepolisian dalam merespons kekacauan ini. “Rakyat Prancis ingin mengetahui bagaimana kekacauan ini bermula dan bagaimana kekerasan ini bisa terjadi di negara kita,” ujarnya.

Langkah-Langkah Selanjutnya

PM Lecornu menyatakan bahwa Menteri Kehakiman akan memberikan rincian lebih lanjut tentang upaya pemerintah untuk mencegah kekerasan lebih lanjut. Operasi penyelidikan juga akan dimulai, dengan 200 penyidik ditugaskan untuk menganalisis rekaman video kerusuhan yang terjadi.

Selain itu, wali kota diberikan wewenang untuk menerapkan jam malam parsial di beberapa wilayah demi melindungi warga dan bisnis. Pemerintah juga berencana untuk mengalokasikan dana pemulihan yang akan berasal dari pelaku kekerasan sebagai ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan.

Dana Bantuan bagi Korban

Lecornu juga mengumumkan adanya dana pengangguran parsial bagi mereka yang tidak dapat bekerja akibat kerusuhan. Diskusi dengan pihak asuransi sedang dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat segera mengakses bantuan.

Tanggung Jawab Kelompok Radikal

Dalam pernyataannya, Lecornu menyebut kelompok radikal ultra-kiri sebagai pihak yang bertanggung jawab atas instabilitas dan kekacauan yang terjadi selama akhir pekan. Menurutnya, gerakan ini bertujuan untuk mendestabilisasi keadaan di Prancis.