Media Kampung, Bali – Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali menarik perhatian DPR RI dan Ombudsman Republik Indonesia. Keduanya mendesak pihak terkait untuk segera menelusuri persoalan pasokan dan distribusi energi yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat serta perekonomian daerah.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, menegaskan bahwa pemerintah dan PT Pertamina (Persero) harus mengevaluasi persoalan tersebut secara menyeluruh. Ia menilai bahwa antrean panjang tidak bisa dianggap sekadar gangguan teknis, mengingat BBM sangat penting untuk mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi.
Di sisi lain, Ombudsman RI meminta perwakilannya di Bali untuk melakukan kajian cepat dalam rangka mengidentifikasi persoalan pelayanan publik. Langkah ini diperlukan untuk mengetahui kondisi di lapangan dan menilai dampaknya terhadap sektor pariwisata serta usaha masyarakat.
DPR Soroti Persoalan Distribusi BBM di Bali
Dony menekankan pentingnya transparansi dari pemerintah dan Pertamina mengenai penyebab antrean. Evaluasi yang dilakukan perlu mencakup perencanaan kebutuhan, kecukupan stok, ketepatan pengiriman, dan efektivitas pengawasan distribusi di daerah. “Jangan sampai masyarakat terus menghadapi antrean panjang hanya untuk mendapatkan BBM. Pemerintah dan Pertamina perlu memberikan penjelasan yang jelas tentang situasi ini, apakah disebabkan oleh keterbatasan stok, keterlambatan distribusi, atau lemahnya antisipasi terhadap peningkatan kebutuhan masyarakat,” tegas Dony dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Dony, penjelasan umum dari pemerintah saja tidaklah cukup tanpa menunjukkan hasil pemeriksaan di lapangan. Masyarakat membutuhkan kepastian terkait penyebab gangguan dan langkah nyata untuk memulihkan pelayanan. Oleh karena itu, ia meminta Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, serta Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM untuk segera berkoordinasi dalam memeriksa SPBU yang mengalami gangguan, mengecek stok terminal BBM, serta memastikan jadwal pengiriman sesuai kebutuhan setiap wilayah.
BBM Bali Perlu Sistem Distribusi yang Lebih Siaga
Dony menambahkan bahwa Bali memerlukan perhatian khusus karena karakteristik kebutuhan energinya yang berkaitan erat dengan pariwisata. Mobilitas wisatawan, transportasi umum, distribusi logistik, dan kegiatan usaha sangat bergantung pada kelancaran pasokan BBM. Jika antrean berlangsung lama, dampaknya bisa merembet ke berbagai sektor, seperti waktu perjalanan yang bertambah, terganggunya operasional kendaraan, serta hambatan bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Untuk wilayah strategis seperti Bali, persoalan antrean BBM tidak bisa dianggap sepele. Kita berbicara mengenai daerah yang menjadi wajah pariwisata Indonesia. Jangan sampai persoalan distribusi energi justru mengganggu aktivitas masyarakat, pelaku usaha, dan wisatawan. Pertamina harus memiliki sistem antisipasi yang benar-benar berfungsi untuk menghadapi situasi seperti ini,” ujar Dony.
