Media Kampung – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menegaskan pentingnya perketatan pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi oleh PT Pertamina (Persero). Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI bersama Pertamina sebagai upaya mengatasi kebocoran dan penyalahgunaan BBM subsidi yang masih berlangsung di berbagai daerah.
Andre Rosiade menilai bahwa pengawasan yang selama ini dilakukan belum menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Meskipun kuota BBM subsidi di beberapa wilayah mengalami peningkatan, masalah antrean panjang di SPBU dan penyalahgunaan BBM subsidi masih terus terjadi. Ia mencontohkan kondisi di Sumatera Barat, di mana distribusi kuota BBM subsidi tidak merata antara SPBU di kawasan tertentu dan sepanjang jalur nasional, sehingga memicu antrean panjang terutama pada pagi dan sore hari.
Selain itu, Andre menyoroti praktik penyalahgunaan BBM subsidi dengan cara menggunakan kendaraan yang sama untuk mengisi BBM berulang kali di SPBU yang sama. BBM subsidi tersebut kemudian diduga dijual kembali dengan memanfaatkan perbedaan harga, yang berpotensi menghasilkan keuntungan signifikan bagi pelaku.
Untuk mengatasi masalah ini, Andre mengusulkan pemerintah menerbitkan regulasi yang lebih ketat, seperti Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri, yang mengatur pembatasan volume pembelian BBM subsidi per kendaraan dan sistem pembelian lintas wilayah. Dengan demikian, kendaraan dapat tetap mengisi BBM saat berpindah daerah, tetapi tidak dapat menyalahgunakan kuota dengan pengisian berulang di wilayah yang sama.
Andre juga menilai bahwa pemblokiran kendaraan yang diduga menyalahgunakan BBM subsidi belum efektif. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya sistem pengawasan yang lebih komprehensif yang melibatkan Pertamina, BPH Migas, dan aparat penegak hukum. Pertamina diharapkan dapat memaksimalkan teknologi pemantauan real time untuk mendeteksi kendaraan yang melakukan pengisian BBM secara tidak wajar dan segera berkoordinasi untuk pemeriksaan dan tindakan.
Lebih lanjut, Andre menegaskan bahwa persoalan kebocoran BBM subsidi tidak hanya menjadi tanggung jawab Pertamina atau BPH Migas, melainkan memerlukan kebijakan tegas dari pemerintah yang melibatkan semua pihak terkait agar pengawasan tidak berhenti pada patroli lapangan semata. Ia juga menyampaikan bahwa Komisi VI DPR RI akan kembali memanggil Pertamina setelah Lebaran untuk meminta laporan resmi terkait perkembangan penanganan masalah ini, dengan harapan solusi konkret dapat segera ditemukan.













