Media Kampung – Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri menyatakan akan mendalami dugaan keterkaitan kasus kekerasan seksual terhadap santri di sebuah pondok pesantren di Jakarta Selatan dengan Syekh Ahmad Al Misry. Pernyataan itu disampaikan Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah, di Jakarta.

Nurul mengatakan pihaknya akan menelusuri informasi yang beredar terkait dugaan keterkaitan tersebut. Ia menegaskan Bareskrim juga memberi asistensi terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di wilayah, termasuk untuk memastikan langkah penanganan berjalan sesuai ketentuan dan tetap memperhatikan hak-hak korban.

Asistensi Bareskrim pada kasus di wilayah

Menurut Nurul, asistensi bisa dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi penanganan perkara atau melalui pertemuan daring. Bareskrim, kata dia, menjalankan fungsi pembinaan dan pendampingan ketika mengetahui adanya kasus yang ditangani kepolisian kewilayahan, baik melalui informasi lapangan maupun laporan yang diterima.

Ia menambahkan, pendampingan itu dilakukan agar langkah yang diambil penyidik di daerah tetap sesuai prosedur. Dalam kasus kekerasan seksual, perhatian terhadap perlindungan korban menjadi salah satu hal yang ditekankan.

Kasus di Jakarta Selatan masih diselidiki

Sebelumnya, Polda Metro Jaya disebut tengah menyelidiki dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pimpinan Pondok Pesantren Daru Hasbi di Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, berinisial F. Dalam laporan yang diterima polisi, sejauh ini tercatat tujuh santri sebagai korban.

Berdasarkan informasi yang beredar, dugaan kekerasan seksual itu disebut terjadi pada 2025. Polisi juga menyebut terlapor diduga menggunakan modus meminta para santri memijatnya.

Perkara yang melibatkan Syekh Ahmad Al Misry

Di saat yang sama, Syekh Ahmad Al Misry juga disebut terseret perkara dugaan pelecehan seksual terhadap lima santri laki-laki. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam sumber, Bareskrim telah menetapkannya sebagai tersangka berdasarkan laporan polisi tertanggal 28 November 2025.

Selain itu, Interpol disebut telah menerbitkan red notice terhadap Syekh Ahmad Al Misry pada 9 Juli 2026. Polisi juga berkomunikasi dengan otoritas Mesir untuk memvalidasi status kewarganegaraannya setelah yang bersangkutan menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia.

Hingga kini, keterkaitan antara kasus di Jakarta Selatan dengan perkara yang melibatkan Syekh Ahmad Al Misry masih dalam pendalaman. Aparat kepolisian belum mengumumkan kesimpulan akhir mengenai hubungan keduanya.