Media Kampung – Mabes Polri menetapkan tiga jenderal polisi aktif sebagai tersangka dalam kasus penyadapan terhadap Presiden. Mereka disebut berinisial LSP, ASN, dan EH, serta sudah ditahan di Mabes Polri.

Dalam konferensi pers di Mabes Polri, Kabareskrim Polri Komjen Asep Saprudin menyebut para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, hingga pengusaha.

Profil singkat tiga jenderal yang disebut tersangka

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam bahan sumber, salah satu tersangka adalah Listyo Sigit Prabowo. Ia disebut sebagai eks Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Listyo lahir di Ambon, Maluku, pada 5 Mei 1969, dan merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991.

Dalam riwayat pendidikan yang dicantumkan sumber, Listyo juga menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 1998, Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) pada 2006, S-2 STIK-PTIK pada 2008, dan Lemhannas pada 2017.

Kariernya di Polri dimulai dari berbagai penugasan di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Ia pernah menjabat Kapolres Pati pada 2009, Wakapolrestabes Semarang pada 2010, dan Kapolresta Surakarta pada 2011. Pada 2012, ia bertugas di Bareskrim Polri sebagai Kepala Subdirektorat II Direktorat Tindak Pidana Umum, lalu menjadi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara pada 2013. Setelah itu, ia mendapat penugasan sebagai ajudan Presiden Joko Widodo pada 2014.

Sumber yang sama juga menyebut dua tersangka lain adalah Irjen Ahrie Sonta, yang menjabat Kadivkum Polri, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Namun, rincian latar belakang keduanya tidak dijelaskan lebih lanjut dalam bahan sumber yang tersedia.

Fakta perkara yang disampaikan Polri

Asep mengatakan penyidik menetapkan tiga orang tersangka setelah melakukan penyidikan dengan pendekatan scientific crime investigation dan proses manajemen penanganan perkara. Ia juga menyebut para tersangka telah ditahan di Mabes Polri.

Dalam penjelasannya, Asep menyampaikan bahwa target penyadapan tidak hanya Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat dan tokoh lain. Ia menyebut tindakan itu diduga dilakukan tanpa prosedur yang sah.

Berdasarkan bahan sumber, para tersangka dijerat dengan tiga pasal dan terancam pidana hingga 10 tahun penjara. Namun, sumber yang tersedia tidak merinci pasal yang dimaksud.

Hingga kini, informasi yang dapat dipastikan dari sumber adalah penetapan tersangka, identitas tiga jenderal yang disebut, serta keterangan kepolisian mengenai dugaan penyadapan ilegal. Adapun detail perkembangan perkara di luar itu belum dijelaskan dalam bahan yang tersedia.