Media Kampung – Bareskrim Polri menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. Penetapan itu diumumkan Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta.
Dalam keterangan yang disampaikan, penyidik menyebut penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan dengan metode scientific investigation. Selain dugaan penyadapan tanpa prosedur, perkara ini juga mencakup penghapusan data elektronik dan akses ilegal.
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyelidikan dan penyidikan
Asep menyebut penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka, yakni LSP, ASN, dan EH. Dalam penjelasannya, ASN dan EH diketahui merupakan perwira tinggi Polri berpangkat jenderal bintang dua. Selain itu, seorang perwira menengah berpangkat Komisaris Besar berinisial FR dan empat anggota polisi berpangkat lebih rendah juga disebut masuk dalam daftar tersangka.
Menurut keterangan Bareskrim, para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur terhadap Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, dan LSM. Namun, detail peran masing-masing tersangka dalam kasus ini belum dijelaskan lebih jauh dalam informasi yang tersedia.
Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan akses ilegal terhadap komunikasi pihak-pihak yang memiliki posisi penting di ruang publik dan pemerintahan. Meski begitu, Bareskrim belum memaparkan seluruh rangkaian peristiwa secara rinci dalam informasi yang disampaikan ke publik.
Hingga saat ini, informasi yang tersedia baru mencakup penetapan tersangka dan garis besar dugaan tindak pidana yang disangkakan. Belum ada keterangan tambahan mengenai kronologi lengkap, barang bukti, maupun langkah lanjutan penyidik dalam perkara tersebut.














