Media Kampung, Serang – Pengadilan Negeri (PN) Serang menjatuhkan vonis penjara kepada dua terdakwa kasus penyelenggaraan ibadah haji khusus ilegal yang menyeret nama Nurul Zahra dan Nova Nurlina Masindra. Dalam putusan yang dibacakan pada Jumat (30/10/2026), majelis hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara kepada Nurul dan 3 tahun 6 bulan penjara kepada Nova.

Selain pidana badan, keduanya juga dikenakan denda. Nurul dijatuhi denda Rp100 juta, sementara Nova didenda Rp200 juta. Jika denda tidak dibayar, harta atau pendapatan keduanya dapat disita dan dilelang untuk negara, dengan ketentuan pidana pengganti bila hasil penyitaan tidak mencukupi.

Majelis hakim anggap perbuatan berdampak serius bagi jemaah

Dalam amar putusannya, majelis hakim yang dipimpin Andry Eswin Sugandhi Oetara menyatakan Nurul terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak bertindak sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dengan mengumpulkan jemaah haji khusus.

Hakim juga menilai perbuatan para terdakwa berdampak luas karena menyebabkan 19 calon jemaah gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji 2026. Hingga jadwal keberangkatan terlewati, visa mujamalah yang dijanjikan tidak kunjung terbit.

Menurut pertimbangan majelis, kegagalan itu tidak hanya menyangkut kerugian finansial, tetapi juga hilangnya kesempatan menunaikan ibadah haji pada musim yang sudah ditentukan. Dalam perkara ini, hakim menilai kesempatan tersebut tidak dapat dipulihkan hanya dengan pengembalian uang.

Uang jamaah belum seluruhnya kembali

Majelis hakim turut menyoroti besaran dana yang telah dibayarkan calon jemaah. Dari total pembayaran Rp7,65 miliar yang menjadi dasar perhitungan kerugian dalam pertimbangan hakim, baru Rp2 miliar yang dikembalikan kepada jemaah.

Dengan demikian, masih terdapat Rp5,65 miliar yang belum dipulihkan. Dalam persidangan, terdakwa menerangkan bahwa sekitar Rp5,1 miliar telah digunakan untuk visa, hotel, katering, transportasi, tiket, perlengkapan haji, dan biaya operasional. Sementara itu, sekitar Rp550 juta belum dapat dijelaskan penggunaannya.

Untuk Nurul, hukuman yang dijatuhkan majelis hakim justru lebih berat daripada tuntutan penuntut umum yang sebelumnya meminta pidana penjara selama dua tahun. Adapun denda Rp100 juta yang dijatuhkan kepada Nurul memiliki ketentuan subsider pidana penjara selama 60 hari jika tidak dibayar.

Sementara itu, denda Rp200 juta untuk Nova wajib dibayar paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayarkan, harta atau pendapatan Nova dapat disita dan dilelang, atau diganti dengan pidana penjara selama 80 hari bila hasil penyitaan tidak mencukupi.

Perkara ini menjadi pengingat bahwa penyelenggaraan ibadah haji berada dalam pengawasan ketat dan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang. Bagi calon jemaah, legalitas penyelenggara menjadi salah satu hal penting untuk memastikan keberangkatan dan perlindungan hak mereka.