Media Kampung – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melanjutkan pembuktian pokok perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Febrie Adriansyah.
Perintah itu menjadi salah satu dari tiga poin dalam putusan sela atas eksepsi Febrie yang dibacakan hakim ketua Akhmad Fijiarsyah Joko Sutrisno pada Senin (26/10/2026) di ruang sidang Kusumahatmaja. Hakim juga menyatakan perlawanan Febrie terhadap dakwaan jaksa akan diputus bersama putusan akhir perkara, serta menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai dalil nota perlawanan atau eksepsi Febrie harus dibuktikan dalam sidang pemeriksaan pokok perkara. Hakim juga menyebut penyusunan surat dakwaan telah memberikan gambaran soal tindak pidana yang didakwakan dan tidak ditemukan cacat formil yang membuat dakwaan batal demi hukum.
"Menimbang bahwa berdasarkan pencermatan tersebut, majelis berpendapat bahwa uraian surat dakwaan telah memberikan gambaran yang cukup mengenai rangkaian perbuatan yang didakwakan, termasuk waktu dan tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dakwaan, sehingga terdakwa memiliki kesempatan pembelaan terhadap perbuatan yang dituduhkan kepadanya," kata hakim.
Dalam eksepsinya, Febrie meminta majelis hakim membatalkan surat dakwaan yang disusun jaksa. Ia menilai dakwaan tidak disusun secara cermat, lengkap, dan jelas, terutama terkait dugaan keterlibatannya dalam pemerasan terhadap pengusaha Tan Kian senilai 5 juta dolar Singapura atau sekitar Rp55 miliar.
Febrie juga mempertanyakan dasar jaksa menghubungkan dirinya dengan tindakan yang dilakukan saksi Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho. Menurutnya, jaksa tidak menguraikan secara konkret kapan perintah diberikan, kepada siapa perintah itu ditujukan, maupun tindakan yang menunjukkan adanya kesepakatan melakukan pemerasan.
"Jika demikian, kapan perintah itu diberikan, dalam bentuk apa, kepada siapa, dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut" tanya Febrie saat membacakan nota perlawanan dalam sidang pada Rabu (14/10/2026).
Melalui nota perlawanannya, Febrie juga meminta majelis hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima. Ia turut meminta berkas perkara dan barang bukti dikembalikan kepada jaksa serta dirinya dibebaskan dari tahanan setelah putusan sela dibacakan.
Dalam perkara ini, Febrie dkk. didakwa menerima aliran dana sebesar Rp346 miliar dan USD 440.990 dari dugaan praktik korupsi dan pemerasan sepanjang 2020-2026. Penerimaan itu disebut terjadi saat Febrie menjabat Direktur Penyidikan pada Jampidsus maupun sebagai Jampidsus.













