DJP Jatim Sita 230 Aset Penunggak Pajak Senilai Rp 24,9 Miliar

Media Kampung – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Jawa Timur menyita 230 aset milik penunggak pajak dengan nilai taksiran mencapai Rp 24,9 miliar. Penyitaan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pekan Sita Serentak yang berlangsung pada 22–26 Juni 2026. Kegiatan ini melibatkan Kanwil DJP Jawa Timur I, II, dan III, menyasar 158 penunggak pajak dengan total tunggakan mencapai Rp 621,2 miliar.

Proses Penagihan Bertahap

Sebelum penyitaan dilakukan, DJP terlebih dahulu menempuh sejumlah tahapan penagihan. Mulai dari penyampaian imbauan, penerbitan Surat Teguran, hingga Surat Paksa. Penyitaan menjadi langkah lanjutan apabila wajib pajak atau penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya setelah diberikan kesempatan pada tahapan sebelumnya. Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (PPIP) Kanwil DJP Jawa Timur II, Johny Victor, menegaskan bahwa proses penagihan selalu mengedepankan pendekatan persuasif dan memberi ruang bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya.

BPOM Sita 2 Juta Kosmetik Ilegal Senilai Rp27,6 Miliar, Mayoritas Impor China

H Hukum & Kriminal

18 hari

“Penagihan pajak pada dasarnya bertujuan untuk mendorong penyelesaian kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelum tindakan penyitaan dilakukan, Wajib Pajak telah diberikan kesempatan untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar memahami tahapan penagihan pajak yang dilaksanakan secara bertahap dan berlandaskan hukum,” kata Johny dalam keterangan resminya, Selasa (24/6).

Aset Disita Hasil Pelacakan

DJP menjelaskan seluruh aset yang disita merupakan hasil pelacakan aset (asset tracing) yang dilakukan oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) dan telah memenuhi syarat hukum untuk dilakukan penyitaan. Pelaksanaan penagihan mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023.

Kesempatan Melunasi Masih Terbuka

Meski aset telah disita, DJP menegaskan bahwa penyitaan bukan akhir dari proses penyelesaian utang pajak. Wajib pajak masih memiliki kesempatan untuk melunasi kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku. Jika utang pajak diselesaikan, proses penagihan tidak akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Duduk Perkara Suap Pajak KPP Madya Jakut, Nego Rp75 M Jadi Rp15,7 M

H Hukum & Kriminal

163 hari

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II mengimbau wajib pajak yang masih memiliki kewajiban perpajakan agar segera berkoordinasi dengan kantor pajak untuk menyelesaikan tunggakannya. “Kami senantiasa membuka ruang komunikasi dan konsultasi bagi Wajib Pajak. Apabila terdapat kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan, kami mengimbau agar segera berkoordinasi dengan kantor pajak. Sangat kami harapkan, penyelesaian secara kooperatif untuk memberikan kepastian bagi Wajib Pajak sekaligus menghindarkan dari tindakan penagihan lanjutan,” tuturnya.

Pajak untuk Pembangunan

DJP mengingatkan bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga perlindungan sosial. Kepatuhan perpajakan menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan yang manfaatnya kembali dirasakan oleh publik.

Melalui Pekan Sita Serentak ini, DJP berharap masyarakat semakin memahami bahwa penegakan hukum perpajakan dilakukan secara profesional, transparan, dan berkeadilan, sekaligus tetap mengedepankan edukasi serta pelayanan untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Jaksa Agung Tegaskan Penyerahan Rp10,27 Triliun Bukan Seremonial, Bukti Kinerja Satgas PKH

H Hukum & Kriminal

42 hari

Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.