Kasus Anak Berhadapan Hukum di Banyuwangi Masih Tinggi, Mayoritas Terkait Kekerasan Seksual
Banyuwangi – Kabupaten Banyuwangi masih menghadapi tantangan serius dalam penanganan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Data Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) mencatat, sepanjang 2024 tercatat 69 kasus ABH. Sementara hingga Februari 2025, angka ini sudah mencapai 19 kasus.
Kepala Dinsos PPKB Banyuwangi, Henik Setyorini, menyebut mayoritas kasus terkait tindak persetubuhan (kekerasan seksual). Namun, sebagian besar anak yang terlibat berstatus sebagai korban atau saksi. “Mereka tidak hanya sebagai pelaku, tetapi juga seringkali menjadi korban atau pihak yang terdampak,” jelas Henik, Senin (25/2/2025).
Untuk memulihkan kondisi psikologis dan hukum anak, Dinsos PPKB memberikan pendampingan intensif. “Kami tidak hanya fokus pada anak, tetapi juga melibatkan keluarga dalam proses pemulihan,” tambah Henik. Pendampingan meliputi konseling psikologis, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial.
Sebagai upaya pencegahan, Dinsos PPKB gencar mengedukasi masyarakat melalui forum warga, sekolah, dan media sosial. Materi edukasi mencakup pemahaman tentang perlindungan anak, pencegahan kekerasan seksual, serta mekanisme pelaporan kasus. “Kami ingin masyarakat lebih peka dan proaktif melindungi anak dari risiko hukum,” ujarnya.
Henik menambahkan, sinergi dengan lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta kepolisian terus diperkuat. “Kolaborasi ini penting untuk memastikan penanganan kasus ABH berperspektif keadilan restoratif,” tegasnya.
