Media Kampung – Waka Komisi VIII DPR dari Fraksi Gerindra, Abdul Wachid, meminta KPK mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia prihatin dengan dugaan korupsi tersebut karena terjadi saat Indonesia tengah menghadapi berbagai bencana dan masyarakat sedang mengalami kesulitan.
Wachid menilai, tindakan korupsi dalam situasi kebencanaan merupakan hal yang memprihatinkan. “Sangat prihatin. Dalam kondisi negara sedang dilanda bencana dan rakyat susah kok ada yang memanfaatkan korupsi,” ujar Wachid kepada wartawan pada Kamis (14/10).
Ia pun meminta aparat penegak hukum segera menuntaskan penanganan perkara tersebut. “Saya minta APH segera usut tuntaskan kasus korupsinya,” ucapnya.
Reaksi Anggota Komisi VIII
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR Hetifah Sjaifudian mengaku terkejut dengan OTT tersebut. Ia menilai, peristiwa tersebut menjadi keprihatinan tersendiri di tengah bencana yang masih berlangsung di sejumlah daerah. Hetifah mengatakan, saat ini penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih belum tuntas.
“Ya pasti sih kita ya tentunya pasti terkejut. Ya pastinya juga kita prihatin. Padahal kan ini kayak lagi di Kalimantan kan ini lagi kondisinya nih kebakaran hutan masih belum beres. Masih kita membutuhkan konsentrasi dan dukungan dari BNPB yang lebih serius kan sebetulnya. Jadi di tengah-tengah keseriusan masalah-masalah bencana di NTT belum beres, ya kan Itu tiba-tiba ini terjadi,” kata Hetifah.
Pembenahan Internal Diharapkan
Hetifah berharap, peristiwa tersebut menjadi momentum bagi BNPB untuk melakukan pembenahan internal. Ia juga membuka kemungkinan bagi Komisi VIII DPR untuk membahas dampak OTT tersebut dalam rapat setelah masa reses berakhir.
“Ya semoga jadi hikmahnya itu harus ada pembenahan apa di dalam BNPB. Nanti mungkin kita juga bisa nanti rapat ya, kalau ini kan kebetulan lagi reses nih. Nah mudah-mudahan nanti bisa sesegera mungkin, apa dampak dari ini, terutama kepada kepercayaan publik ya. Trust publik kan jadi turun kepada lembaga yang menangani bencana ini. Otomatis gitu,” tuturnya.
Kondisi Kebencanaan di Kalimantan
Di tengah kabar OTT tersebut, Hetifah juga menyampaikan kondisi kebencanaan yang ia temui saat berada di daerah pemilihannya di Kalimantan Timur. Ia mengatakan, cuaca kering memicu kerawanan kebakaran, sementara kekeringan turut berdampak pada jalur transportasi sungai.
Korupsi Mencederai Integritas BNPB
Anggota Komisi VIII DPR Atalia Praratya menyebut dugaan korupsi di BNPB mencederai integritas dan profesionalitas lembaga yang bertanggung jawab dalam penanganan bencana itu, apabila terbukti benar. “Kami di Komisi VIII tentu sangat menyayangkan jika dugaan tindak pidana korupsi ini benar-benar terbukti,” kata Atalia.
Ia menekankan, penggunaan anggaran penanggulangan bencana harus sesuai dengan tujuan awal, yakni membantu masyarakat yang tengah menghadapi situasi darurat. “Setiap rupiah dalam Dana Siap Pakai (DSP) diperjuangkan di DPR 100 untuk menyelamatkan nyawa, menyediakan kebutuhan warga, hingga bantuan medis bagi warga terdampak bencana,” jelasnya.
OTT KPK di BNPB
Dalam OTT pada Selasa (13/10) malam, KPK mengamankan 14 orang. Mereka yang diamankan termasuk Sestama BNPB Rustian, pejabat pembuat komitmen (PPK), pegawai atau tenaga ahli BNPB, dan pihak swasta. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 1,4 miliar serta logam mulia dalam bentuk emas batangan dan tabungan.
KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan.
