Mensos Risma Buka Ruang bagi KPK untuk Menindak Pihak Penyelewengan Bansos
“Kami bekerja sama dengan institusi atau lembaga seperti KPK, Kejaksaan Agung, BPK, BPKP, BI, OJK, dan Bareskrim Polri dengan harapan tidak ada pihak-pihak yang berniat melakukan penyelewengan bansos,” ungkap Mensos Risma.
Selain itu, Mensos Risma juga menyatakan komitmennya dalam mengembangkan sistem pencegahan korupsi internal. Upaya ini melibatkan penataan dan perbaikan sistem melalui penataan dan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), pembersihan data ganda, serta pencocokan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Ditjen Administrasi dan Kependudukan (Adminduk) Kemendagri.
Mensos Rismaharini berharap bahwa langkah-langkah ini akan membantu mencegah dan mengurangi penyelewengan bansos serta memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan kolaborasi yang erat antara Kementerian Sosial dan institusi terkait, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel dalam penyaluran bantuan sosial di Indonesia.
