Media Kampung – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 11 produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan/atau bahan yang dilarang selama pengawasan periode Juli hingga September 2026 atau Triwulan III 2026. Temuan itu berasal dari pengawasan rutin terhadap peredaran kosmetik secara daring maupun luring di Indonesia.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, dari 11 produk yang ditemukan, empat merupakan kosmetik impor tanpa nomor notifikasi, lima merupakan kosmetik hasil kontrak produksi, dan dua lainnya kosmetik lokal tanpa nomor notifikasi. Seluruh produk tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keamanan setelah diuji di laboratorium.
Bahan berbahaya yang ditemukan BPOM
BPOM mengidentifikasi lima jenis bahan berbahaya dan/atau dilarang dalam produk yang diperiksa, yakni merkuri, asam retinoat, mometason furoat, pewarna merah K3, dan pewarna merah K10.
- Merkuri dapat memicu bintik hitam pada kulit, iritasi, dan kerusakan ginjal.
- Asam retinoat berisiko menimbulkan kulit kering, sensasi terbakar, serta bersifat teratogenik yang dapat mengganggu perkembangan janin.
- Mometason furoat dapat menyebabkan penipisan kulit dan berisiko menekan sumbu hipotalamus-pituitari-adrenal (HPA).
- Pewarna merah K3 disebut memiliki potensi mutagenik dan karsinogenik.
- Pewarna merah K10 dikaitkan dengan risiko kanker dan gangguan fungsi hati.
Dalam keterangan resminya, BPOM menegaskan bahwa penggunaan bahan-bahan tersebut dalam kosmetik tidak sesuai dengan ketentuan keamanan yang berlaku.
Tindakan BPOM terhadap produk yang melanggar
Menindaklanjuti temuan tersebut, BPOM mengambil langkah penindakan berupa pencabutan izin edar dan penghentian sementara kegiatan (PSK). Langkah PSK mencakup penghentian produksi, distribusi, dan impor produk terkait.
BPOM juga melakukan penertiban terhadap fasilitas produksi dan sarana peredaran kosmetik, termasuk toko ritel, bersama unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di seluruh Indonesia. Selain itu, penelusuran rantai produksi dan distribusi dilakukan untuk menelusuri sumber pelanggaran dan mencegah produk serupa kembali beredar.
BPOM menyebut peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang kesehatan. Sesuai Pasal 435 ayat (1) juncto Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pelanggaran tersebut dapat dikenai pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar.
Cara BPOM menganjurkan konsumen memilih kosmetik
BPOM meminta masyarakat lebih teliti sebelum membeli dan menggunakan produk kosmetik. Salah satu langkah yang dianjurkan adalah menerapkan prinsip Cek KLIK, yaitu:
- Cek Kemasan: pastikan kemasan dalam kondisi baik dan tidak rusak.
- Cek Label: perhatikan informasi produk, komposisi, dan petunjuk penggunaan.
- Cek Izin Edar: pastikan produk memiliki nomor notifikasi yang bisa diverifikasi melalui kanal resmi BPOM.
- Cek Kedaluwarsa: pastikan produk belum melewati tanggal kedaluwarsa.
Masyarakat juga diminta mewaspadai kosmetik yang menawarkan hasil instan, memiliki klaim berlebihan, asal-usul yang tidak jelas, atau dijual dengan harga yang tidak wajar. Jika menemukan produk yang dicurigai ilegal atau mengandung bahan berbahaya, masyarakat dapat melapor melalui HALOBPOM 1500533 atau unit layanan pengaduan konsumen di daerah.
BPOM menegaskan kepatuhan pelaku usaha sangat penting untuk menjaga keamanan produk kosmetik yang beredar di Indonesia. Lembaga itu juga mengajak masyarakat ikut mengawasi peredaran kosmetik dengan memilih produk secara bijak dan melaporkan dugaan pelanggaran.














