Media Kampung – 08 April 2026 | Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram mengumumkan peningkatan strategi pengawasan pangan siap saji dan pasar tradisional dengan pendekatan berbasis risiko pada Audiensi Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2026.
Acara yang dilaksanakan di Kantor Wali Kota Mataram, Rabu 8 April, menandai pergeseran kebijakan dari pengawasan pasif menjadi tindakan proaktif yang menargetkan titik-titik kontak pangan dengan konsumen.
Kepala BBPOM Mataram, Yogi Abaso Mataram, menegaskan bahwa keamanan dan higienitas pangan siap saji harus menjadi prioritas utama untuk mencegah penyakit diare dan keracunan.
Ia menambahkan bahwa peningkatan peredaran makanan siap saji modern menuntut pengawasan yang lebih ketat guna melindungi kesehatan publik.
BBPOM Mataram bekerja sama dengan Dinas Perdagangan untuk memperkuat pengawasan di pasar tradisional, termasuk intervensi di Pasar Perumnas pada tahun 2026.
Langkah tersebut dimaksudkan agar pasar tradisional memenuhi standar keamanan pangan dan melampaui prestasi Pasar ACC Ampenan yang menjadi juara regional tengah pada 2025.
Pemerintah Kota Mataram juga diarahkan mengisi Instrumen Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) sebagai indikator komitmen daerah dalam menjamin keamanan pangan secara menyeluruh.
Instrumen KKPA mencakup penilaian terhadap pangan olahan siap saji (POSS), pangan industri rumah tangga (PIRT), serta pangan segar seperti asal hewan (PSAH), tumbuhan (PSAT), dan ikan (PSAI).
Optimalisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) POM menjadi fokus tambahan untuk meningkatkan intensitas pengujian pangan dan mendukung peningkatan kualitas pelaku usaha.
Dengan dana tersebut, BBPOM berencana memperluas laboratorium uji serta memberikan bimbingan kepada produsen PIRT agar dapat beralih menjadi produk berizin edar.
Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi lintas sektor demi mendukung pengawasan obat dan makanan.
Ia menyampaikan bahwa Pasar Induk Mandalika akan menjadi target intervensi berikutnya, meskipun memerlukan penataan bertahap karena keragaman komoditas dan infrastruktur yang kompleks.
Dengan pengawasan yang lebih terarah dan kolaboratif, diharapkan keamanan pangan di Kota Mataram tetap terjaga dan memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan