Media Kampung – Malaysia melarang pegawai negeri sipil menggunakan aplikasi navigasi Waze milik Alphabet karena alasan keamanan, setelah aplikasi itu dianggap terkait dengan Israel.
Larangan tersebut diperintahkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kantor perdana menteri dalam pernyataannya pada Rabu (21/10) menyebut kebijakan itu dibuat “untuk melindungi informasi pemerintah dan data pribadi pengguna dari ancaman penyalahgunaan oleh rezim Israel”.
Anwar sebelumnya mengatakan pemerintah tengah menelaah potensi risiko keamanan dari penggunaan Waze. Ia juga merekomendasikan TuJu, aplikasi peta buatan dalam negeri yang dikembangkan Otoritas Jalan Tol Malaysia, sebagai alternatif.
Ketua Setiausaha Negara Malaysia Shamsul Azri Abu Bakar mengatakan seluruh pegawai negeri kini dilarang menggunakan Waze. Larangan itu tertuang dalam surat bertanggal Selasa (20/10) yang ditujukan kepada para kepala instansi pemerintah. Mengutip Reuters, surat tersebut menyebut kebijakan berlaku segera dan merupakan tindak lanjut dari keputusan rapat yang dipimpin Anwar. Seorang pejabat di Departemen Perdana Menteri mengonfirmasi keaslian surat itu.
Waze membantah tuduhan tersebut pada Kamis (22/10). Perusahaan menyatakan klaim bahwa mereka mengumpulkan informasi sensitif pemerintah atau mengizinkan pihak mana pun mengeksploitasi data pribadi pengguna sepenuhnya tidak benar.
“Waze beroperasi di bawah kebijakan privasi yang ketat untuk melindungi data pengguna dan mematuhi standar perlindungan data global,” kata juru bicara perusahaan dalam pernyataan tertulis kepada Reuters.
Waze didirikan di Israel dan memanfaatkan sinyal satelit serta data dari para pengemudi untuk menyajikan informasi lalu lintas. Aplikasi ini diakuisisi Google, yang kini berada di bawah Alphabet, pada 2013.













