Media Kampung – Suara perempuan dalam diplomasi iklim global masih terpinggirkan meskipun mereka merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Data Intergovernmental Panel on Climate Change menunjukkan bahwa wanita menyumbang sekitar 70% dari total korban bencana alam di negara berkembang, namun representasinya dalam pertemuan internasional masih kurang dari 25%.
Dalam sidang Konferensi Para Pihak (COP) United Nations Framework Convention on Climate Change, jumlah delegasi perempuan hanya mencapai 30% pada sesi-sesi terakhir, sementara mayoritas posisi kepemimpinan dipegang laki-laki.
Misalnya, pada COP27 di Sharm El‑Sheikh, hanya 85 perempuan yang terdaftar sebagai penanggung jawab kebijakan utama dibandingkan dengan lebih dari 300 pria.
“Saya merasa suara kami sering tidak didengar dalam keputusan penting,” kata Dr. Siti Nurhaliza, aktivis iklim asal Indonesia, yang pernah berpartisipasi dalam delegasi negara pada COP26.
Beberapa faktor menghambat partisipasi tersebut, termasuk norma budaya yang membatasi mobilitas perempuan, kurangnya akses pendidikan khusus pada isu lingkungan, serta jaringan politik yang didominasi pria.
Tanpa perspektif gender, kebijakan iklim cenderung mengabaikan kebutuhan khusus perempuan, seperti akses ke air bersih, perlindungan pertanian kecil, dan peran mereka sebagai pengelola sumber daya alam.
Studi World Bank mengidentifikasi bahwa program mitigasi yang tidak mempertimbangkan peran perempuan cenderung menghasilkan efisiensi 10% lebih rendah dibandingkan yang inklusif.
Berbagai LSM internasional, seperti Climate Women Network, kini meluncurkan pelatihan kepemimpinan dan pendanaan mikro untuk memperkuat peran perempuan di arena diplomasi.
Pemerintah Indonesia, sebagai tuan rumah COP28, berkomitmen meningkatkan jumlah delegasi perempuan menjadi setidaknya 40% pada pertemuan berikutnya.
Kementerian Luar Negeri menegaskan pentingnya integrasi gender dalam agenda iklim melalui dokumen “Strategi Diplomasi Iklim Berkelanjutan” yang dirilis pada Februari 2024.
Di tingkat regional, ASEAN Climate Change Initiative 2023 menambahkan target partisipasi gender 35% dalam semua rapat teknis dan kebijakan.
UN Women juga meluncurkan program “Women’s Climate Voice” yang menyediakan platform digital bagi perempuan dari negara berkembang untuk menyampaikan pandangan mereka secara langsung kepada pembuat kebijakan.
Generasi muda perempuan, seperti aktivis 22‑tahun Lestari Widya, kini memimpin gerakan digital yang menuntut inklusi gender dalam perjanjian iklim internasional.
Pada agenda persiapan COP29 di Jakarta, pemerintah menyiapkan forum khusus “Women’s Climate Pavilion” yang akan menampilkan studi kasus dan rekomendasi kebijakan berbasis gender.
Analisis terbaru menunjukkan bahwa kerugian ekonomi akibat bencana iklim bagi perempuan di Asia Tenggara mencapai US$ 30 miliar per tahun, menegaskan urgensi keterlibatan mereka dalam proses diplomatik.
Para pakar berpendapat bahwa diplomasi iklim yang responsif gender dapat meningkatkan efektivitas implementasi mitigasi hingga 25%.
Kondisi terkini menunjukkan peningkatan kesadaran global, namun langkah konkret untuk mengangkat suara perempuan dalam diplomasi iklim masih memerlukan aksi terkoordinasi dari semua pemangku kepentingan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan