217 Koperasi Merah Putih Resmi Terbentuk di Seluruh Desa/Kelurahan Banyuwangi
BANYUWANGI — Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah merampungkan pembentukan 217 Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan yang ada. Pembentukan koperasi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden dan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi desa.
Koperasi Merah Putih dibentuk langsung oleh masyarakat melalui musyawarah desa atau kelurahan dan diarahkan untuk menjadi penggerak ekonomi lokal yang adaptif terhadap potensi wilayah masing-masing.
“Koperasi Merah Putih diharapkan bisa menghidupkan ekonomi lokal melalui berbagai sektor usaha, tidak hanya simpan pinjam, tetapi juga pertanian, perikanan, perdagangan, dan sektor potensial lainnya,” ujar Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, dalam sambutannya saat Upacara Peringatan Hari Koperasi ke-78, Kamis (17/7/2025), di halaman Kantor Bupati Banyuwangi.
Upacara tersebut diikuti oleh aparatur sipil negara (ASN) serta perwakilan koperasi dari seluruh desa dan kelurahan se-Banyuwangi.
Mujiono menyebut, dengan terbentuknya 217 koperasi Merah Putih, seluruh wilayah administratif Banyuwangi kini telah memiliki koperasi sebagai wadah ekonomi kolektif masyarakat. Pemkab pun terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk pelaksanaan teknis program secara menyeluruh.
“Sesuai arahan pusat, kami telah melakukan percepatan. Untuk petunjuk teknis lebih lanjut, kami masih menunggu arahan langsung dari Presiden,” imbuh Mujiono.
Dalam kesempatan itu, Mujiono juga mengajak generasi muda untuk aktif terlibat dalam gerakan koperasi. Ia menekankan pentingnya koperasi sebagai wadah ekonomi inklusif yang membutuhkan pengelolaan profesional dan akuntabel.
“Kita perlu anak-anak muda yang tidak hanya melek teknologi, tapi juga paham pentingnya ekonomi kolektif. Koperasi hari ini harus mampu menjawab tantangan zaman,” tegasnya.
Mantan Sekretaris Daerah Banyuwangi itu juga menambahkan bahwa koperasi adalah pilar penting dalam mendukung UMKM, petani, nelayan, serta pelaku usaha kecil lainnya. Keberadaan koperasi yang sehat dan relevan diyakini mampu memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
“Pemerintah hadir untuk mendorong koperasi yang inklusif, adaptif, dan siap menjadi tulang punggung ekonomi rakyat,” pungkas Mujiono.
