Media Kampung, Jakarta – Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI) mendukung usulan kebijakan domestic market obligation (DMO) gas minimal 25 persen untuk kebutuhan dalam negeri. Namun, APPI menilai penetapan DMO tidak cukup hanya menghitung porsi produksi gas nasional, karena gas tersebut juga harus dapat disalurkan hingga ke industri yang membutuhkan.

Ketua APPI Nugroho Christijanto menyampaikan hal itu dalam diskusi Forum Wartawan Industri di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (19/11). Menurut dia, secara nasional kemampuan pasokan gas berpotensi mencukupi kebutuhan industri, tetapi sumber gas yang tersebar di berbagai wilayah menjadi tantangan tersendiri.

Nugroho mencontohkan industri pupuk di Aceh yang sumber gasnya tidak sepenuhnya dapat dipenuhi sesuai alokasi. Ia menyebut pasokan di bawah kebutuhan teknis dapat meningkatkan konsumsi energi pabrik amonia, menekan efisiensi, hingga memengaruhi daya saing produk. Kasus serupa, kata dia, juga pernah terjadi pada sejumlah anggota APPI di Jawa Timur.

“Kita cukup merasa senang begitu ya bahwa pada akhirnya nanti akan mungkin dikenalkan istilah yang namanya domestic market obligation 25 persen minimum,” ujar Nugroho.

Meski mendukung usulan tersebut, Nugroho menekankan pentingnya mempertimbangkan lokasi sumber gas dan ketersediaan infrastruktur distribusi. Menurut dia, DMO yang besar tidak akan bermakna apabila sumber gas banyak berada di daerah terpencil dan tidak dapat disalurkan ke industri pengguna.

“Kalau sumber-sumber gas itu ternyata banyak di remote area, terus kemudian kapasitas lifting-nya yang di remote area tadi besar, DMO yang besar tadi nggak ada maknanya. Karena tidak bisa sampai ke industri penggunanya. Kecuali infrastruktur untuk menyalurkan itu tersedia,” jelasnya.

Selain ketersediaan, Nugroho menilai harga gas yang kompetitif juga penting untuk menjaga keberlangsungan industri. Menurut dia, harga murah tidak akan memberikan manfaat optimal apabila pasokannya tidak tersedia. Karena itu, kepastian alokasi, harga kompetitif, infrastruktur distribusi, akses pasokan, serta dukungan kebijakan perlu berjalan beriringan.

Nugroho juga mengakui industri tidak bisa meminta pemerintah mengalokasikan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk semua perusahaan pupuk di bawah APPI. Menurut dia, hanya perusahaan dengan teknologi tua yang menerima harga gas murah tersebut, sementara pabrik dengan teknologi terbaru rata-rata didesain dengan konsumsi gas yang lebih efisien.

“Yang pabrik-pabrik tua ini yang mendapatkan HGBT tadi itu. Karena ujung-ujungnya kan nanti secara keseluruhan itu akan tadi, kita harus mampu semuanya menyediakan pupuk untuk mendukung pertanian ini tadi. Nah, kalau tidak dijembatani dengan HGBT yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada industri pupuk, nah tentunya nanti harga pupuk menjadi tidak kompetitif,” jelasnya.

Dari sisi pemerintah, Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Sri Bimo Pratomo mengatakan kebijakan HGBT memberikan dampak ekonomi positif sebesar Rp 592,89 triliun selama periode 2020-2025. Nilai tersebut terdiri dari peningkatan penjualan industri Rp 351,98 triliun, penerimaan pajak Rp 38,3 triliun, investasi Rp 158,64 triliun, serta penghematan subsidi pupuk Rp 43,93 triliun.

Bimo menyebut ketersediaan gas sebenarnya masih didukung sejumlah sumber pasokan. Namun, keterbatasan infrastruktur seperti jaringan pipa dan fasilitas distribusi membuat gas dari wilayah tertentu belum dapat disalurkan secara optimal ke kawasan industri. Kemenperin pun menilai kebijakan gas untuk industri perlu mempertimbangkan kepastian alokasi, harga, serta kesiapan infrastruktur.

Kemenperin juga mendorong agar kebijakan HGBT semakin berpihak kepada kebutuhan industri dan mengusulkan agar sektor industri memperoleh prioritas yang lebih baik dalam alokasi gas bumi. Menurut Bimo, dalam peraturan yang ada terdapat istilah sektor prioritas, dan ia menilai sektor listrik, pupuk, serta industri lain sebenarnya setara.

Sementara itu, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menyoroti pengaruh perubahan harga gas terhadap biaya produksi industri pupuk dan kebutuhan subsidi pemerintah. Ia menyebut kenaikan harga gas sebesar USD 1 per MMBTU berpotensi menambah beban subsidi pupuk hingga Rp 2,2 triliun.

“Kalau ada kenaikan harga gas misalnya USD 1 per MMBTU, ini akan menambah beban subsidi fiskal sebesar Rp 2,2 triliun. Jadi jangan sampai naik ya. Atau kalau diekuivalenkan, ini akan menurunkan kuota pupuk bersubsidi sebesar 0,6 juta ton,” terang Heri.

Menurut Heri, ketersediaan gas, harga, dan distribusi menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing industri. Ketika pasokan terbatas atau harga meningkat, utilisasi pabrik dapat turun dan biaya produksi bertambah. Jika industri meneruskan kenaikan biaya ke harga jual, harga produk berpotensi meningkat dan daya saing menurun.