Media Kampung, Jakarta – Menteri Perdagangan Budi Santoso menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) kepada Komisi VI DPR RI pada Senin (16/11). Dalam penyerahan itu, pemerintah mengusulkan sejumlah perubahan terhadap draf aturan, termasuk penyederhanaan pasal dan pengaturan ulang soal keanggotaan Kadin.

Budi menyampaikan bahwa dari total 369 butir DIM, sebanyak 184 butir diusulkan untuk dihapus. Pemerintah juga mengusulkan agar batang tubuh RUU yang semula terdiri dari 13 bab dan 43 pasal disederhanakan menjadi 8 bab dan 19 pasal.

“Hari ini kan kita menyerahkan DIM RUU Kadin ya, UU Kadin ini kan sudah hampir 40 tahun sejak 1987. Jadi tentu kita harus membuat bagaimana Kadin ini lebih sinergis, lebih strategis untuk membuat kolaborasi kemitraan dengan pemerintah dan pelaku usaha,” kata Budi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

Menurut Budi, penghapusan sejumlah butir dalam DIM bukan berarti seluruh substansinya ditiadakan. Pengaturan teknis dan internal organisasi dialihkan ke anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin.

“Naskah DPR terdiri dari 13 bab dan 43 pasal. Pemerintah mengusulkan batang tubuh yang disederhanakan menjadi 8 bab dan 19 pasal. Dari 369 butir DIM, 184 butir diusulkan dihapus. Penghapusan ini bukan berarti materinya ditiadakan, karena pengaturan teknis dan internal organisasi dialihkan pengaturannya dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin,” terangnya.

Selain penyederhanaan pasal, pemerintah mengusulkan agar keanggotaan Kadin difasilitasi bagi pelaku usaha yang mendaftarkan badan usaha maupun mengurus perizinan berusaha. Langkah ini disebut untuk mempermudah pelaku usaha bergabung dengan Kadin.

“Sebagai terobosan, Kadin ditempatkan sebagai pihak yang memfasilitasi pemberian keanggotaan bagi pelaku usaha yang mendaftarkan badan usaha atau mengurus perizinan berusaha, sehingga keanggotaan dan jangkauan Kadin semakin luas, khususnya bagi UMKM,” ujar Budi.

Pemerintah juga mengusulkan agar Kadin tetap menjadi organisasi yang independen. Pemilihan ketua umum dilakukan melalui musyawarah nasional (Munas), tanpa pengangkatan atau pengesahan oleh Presiden. Meski demikian, pemerintah tetap mengusulkan penguatan transparansi dan akuntabilitas pendanaan serta pengawasan terhadap organisasi tersebut.

Pembahasan RUU Kadin selanjutnya akan dilakukan bersama DPR. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyatakan pembahasan akan berlangsung melalui panitia kerja (Panja) dengan melibatkan perwakilan kementerian sesuai penugasan pemerintah.

“Ya dibahas nanti, dibahas lewat Panja. Nanti Panja akan membahas, ada perwakilan menteri-menteri yang ditunjuk juga. Nanti Panja akan ikut membahas lah, ada perwakilan dari beberapa kementerian yang terlibat sesuai dengan surat Presiden,” terang Sarmuji.