Media Kampung – Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menggandeng mitra pihak ketiga untuk memodernisasi sekaligus mengelola lapangan migas tua. Langkah ini dinilai dapat meringankan beban operasional sekaligus membantu menahan laju penurunan produksi migas nasional.
Ketua Umum Aspermigas Moshe Rizal mengatakan skema kerja sama itu dapat diterapkan oleh KKKS yang saat ini mengelola lapangan berusia tua. Menurutnya, sejumlah entitas di Timur Tengah dan Afrika telah terbiasa bekerja sama mengelola lapangan semacam itu.
“Saya sarankan harus bekerja sama dengan entitas yang mau mengelola itu. Di luar negeri, seperti di Timur Tengah dan Afrika, ada entitas yang bekerja sama mengelola lapangan tua. Mereka yang berinvestasi untuk modernisasi sekaligus membantu pemeliharaannya (maintenance). Jadi KKKS menyerahkan pengelolaan kepada mereka,” kata Moshe kepada kumparan, Minggu.
Moshe menilai skema pelibatan pihak ketiga idealnya dituangkan dalam kontrak jangka panjang berkisar 15 hingga 20 tahun, dengan mekanisme pembagian hasil antara KKKS dan mitra pengelola. Dengan begitu, KKKS dapat terbebas dari kendala teknis lapangan marjinal dan lebih memusatkan sumber daya pada pengembangan lapangan berskala besar.
“Ini memudahkan KKKS untuk menangani lapangan yang menyulitkan. Meskipun porsi pendapatannya menjadi lebih kecil dari lapangan tersebut, KKKS terbebas dari kendala teknis sehingga bisa fokus menggarap lapangan besar. Diperlukan inovasi kerja sama,” ujarnya.
Menurut Moshe, sejumlah perusahaan energi asal China, Rusia, hingga Timur Tengah berpotensi digandeng sebagai mitra pengelola. Ia menyebut skema serupa telah lumrah diterapkan perusahaan minyak internasional (International Oil Company/IOC) global untuk menjaga efisiensi sumber daya.
“Sumber daya perusahaan tidak terbuang ke lapangan yang sudah tua. Perusahaan IOC di luar negeri biasanya melepas atau menyerahkan lapangan tua untuk dikelola pihak ketiga, dan skema itu terbukti berhasil,” tambah Moshe.
Dorongan Aspermigas muncul di tengah tantangan berat yang dihadapi sektor migas nasional. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman sebelumnya menyampaikan bahwa ketahanan energi nasional tengah menghadapi tekanan dalam menjaga laju produksi.
Dari total kebutuhan minyak nasional sebesar 1,6 juta barel per hari (bopd), produksi domestik baru mencapai sekitar 600 ribu bopd. Kondisi itu membuat Indonesia masih harus mengimpor lebih dari 1 juta bopd untuk memenuhi kebutuhan operasional kilang.
“Kapasitas kilang kita 1 juta barel, sementara kebutuhan kita 1,6 juta barel. Produksi dalam negeri saat ini sekitar 600 ribu barel per hari,” kata Laode.
Kementerian ESDM sendiri mengakui banyaknya infrastruktur minyak dan gas bumi di Indonesia yang telah berusia tua sehingga menghambat laju produksi. Dalam konteks itu, usulan Aspermigas menyoroti perlunya inovasi skema kerja sama agar lapangan-lapangan tua tetap produktif tanpa menguras sumber daya KKKS.
















