Media Kampung – Rencana PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengimpor rangkaian kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang dinilai bisa menjadi solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan armada di tengah meningkatnya jumlah penumpang. Namun, pemerintah diminta tetap memperkuat industri perkeretaapian dalam negeri agar ketergantungan pada impor tidak berlarut.

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengatakan kondisi saat ini cukup dilematis. Di satu sisi, penumpang terus bertambah, sementara kapasitas produksi PT Industri Kereta Api (INKA) belum mampu memenuhi kebutuhan dalam waktu singkat.

"Dilematis kondisi sekarang. Karena penumpang sudah banyak, kalau nunggu INKA masih lama. INKA itu enggak ada modalnya. Ya di-support lah, Danantara duitnya banyak ngapain gitu loh," kata Djoko kepada kumparan, dikutip Sabtu (24/10).

Menurut Djoko, impor KRL bekas dari Jepang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi kebijakan itu sebaiknya hanya diposisikan sebagai solusi sementara, bukan langkah jangka panjang. Ia menilai dukungan pemerintah terhadap INKA perlu diperkuat, terutama melalui penyediaan modal untuk riset, pengembangan teknologi, dan peningkatan kualitas produksi.

Djoko juga menyoroti peran Danantara sebagai badan pengelola investasi yang diharapkan dapat membantu pengembangan industri strategis nasional. Menurut dia, pengadaan kereta dari luar negeri seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan armada, tetapi juga menjadi kesempatan bagi tenaga ahli dan industri dalam negeri untuk mempelajari teknologi yang digunakan.

"Kalau beli pun orang INKA ikut, biar belajar kurangnya apa," katanya.

Ia mencontohkan sejumlah produk perkeretaapian yang sudah dikembangkan INKA, seperti LRT Jabodebek dan kereta bandara. Menurut Djoko, industri dalam negeri memiliki potensi untuk terus berkembang apabila mendapat dukungan yang memadai.

Di sisi lain, ia menilai keterbatasan kapasitas KRL tidak semata-mata soal jumlah rangkaian kereta. Peningkatan layanan feeder dan fasilitas pendukung transportasi umum juga perlu dilakukan, termasuk di wilayah timur Jabodetabek yang semakin padat seiring pertumbuhan kawasan permukiman.

Menurut dia, perkembangan kawasan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan penambahan kapasitas angkutan umum dan integrasi transportasi dari kawasan tempat tinggal menuju stasiun. Karena itu, penambahan armada perlu berjalan beriringan dengan perbaikan konektivitas agar masyarakat lebih mudah menggunakan transportasi umum.

Djoko juga menilai persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah kereta, melainkan perlu dukungan menyeluruh pada sistem transportasi publik agar layanan KRL tetap bisa mengikuti pertumbuhan penumpang.