Media Kampung, Bekasi – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menekankan pentingnya kawasan industri tidak hanya berperan sebagai lokasi pabrik, tetapi juga dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat sekitar. Pernyataan ini disampaikan usai kunjungan ke Greenland International Industrial Center (GIIC) di Kabupaten Bekasi pada tanggal 09 Oktober 2026.
Evita menyatakan bahwa masalah yang dihadapi oleh kawasan industri harus diidentifikasi dan diselesaikan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri yang sedang disusun. “Kita ini shopping masalah, kita belanja masalah. Apa masalah yang dihadapi kawasan industri. Kemudian apa solusi yang harus kita atur di RUU sehingga permasalahan itu tidak timbul lagi ke depan,” ujar Evita.
Dia juga menekankan bahwa penyerapan tenaga kerja lokal harus menjadi prioritas bagi perusahaan yang beroperasi di kawasan industri. “Kalau mengenai tenaga kerja itu seharusnya diatur, diwajibkan untuk tenaga kerja masyarakat sekitarnya dulu. Apabila tidak memenuhi, mereka baru mencari tenaga kerja di luar,” tegasnya.
Evita memberikan contoh kawasan industri Deltamas yang telah mengembangkan pendidikan vokasi dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “Dengan lebih dari 100 tenant dan kebutuhan keahlian yang beragam, pengembangan kompetensi tenaga kerja dinilai menjadi bagian penting dari ekosistem kawasan industri,” tambahnya.
Selain aspek tenaga kerja, Evita juga menyoroti pentingnya keamanan di kawasan industri. Dia menyatakan bahwa pengamanan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pengelola kawasan industri saja, tetapi juga memerlukan keterlibatan pemerintah daerah dan kepolisian. “Pengamanan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab daripada si kawasan industri saja. Karena ini juga harus menjadi tanggung jawab daripada pihak-pihak kepolisian, pemda, dan lain-lain,” ujarnya.
Keterlibatan pemerintah daerah, menurut Evita, sangat penting mengingat keberadaan kawasan industri juga turut memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, termasuk melalui pendapatan asli daerah.
