Media Kampung, Bandung – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan kemungkinan penerapan tarif batas bawah (TBB) dan tarif batas atas (TBA) di sektor transportasi lainnya, termasuk transportasi penyeberangan. Menurut Dudy, kebijakan ini diperlukan untuk menjaga aspek keselamatan yang tidak boleh dikorbankan akibat persaingan bisnis yang ketat.
“Saya sedang mencoba untuk melihat pemberlakuan tarif batas bawah dan tarif batas atas untuk sektor transportasi lain. Seperti misalnya penyeberangan, karena kita menyadari bahwa mungkin di beberapa negara tidak ada itu. Tapi saya melihat bahwa tarif batas bawah dan batas atas ini kita mencoba dibuat sebagai instrumen agar keselamatan ini tidak dikorbankan oleh persaingan bisnis,” jelas Dudy dalam acara ramah tamah Lokakarya Forum Wartawan Perhubungan (Forwahub).
Dudy juga menekankan pentingnya melibatkan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) untuk menjajaki penerapan TBB dan TBA. Meski demikian, penerapan kebijakan tersebut masih memerlukan kajian yang mendalam untuk memastikan efektivitasnya. “Harapan saya bahwa dengan adanya pemberlakuan ini, tentu saya harus melihat dulu kajiannya seperti apa, tapi idenya adalah jangan sampai pertimbangan bisnis itu mengorbankan keselamatan penyelenggaraan transportasi,” tambahnya.
Dalam perkembangan terkait TBA untuk tiket pesawat, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F Laisa menyatakan bahwa proses penyusunan aturan tersebut sudah hampir selesai. Pembahasan mengenai TBA telah dilakukan sejak awal tahun bersama sejumlah pihak, termasuk Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Indonesia National Air Carriers Association (INACA).
“Alhamdulillah sudah selesai di situ dilakukan laporan dari Pak Menko langsung ke Presiden. Dan alhamdulillah sudah disetujui. Kita sudah menerima surat dari Pak Menteri,” ujar Lukman. Saat ini, pemerintah tinggal menyelesaikan proses pembuatan aturannya, yang juga telah melalui proses harmonisasi.
Menhub Dudy menambahkan bahwa dalam menetapkan kebijakan tarif transportasi, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis, tetapi juga respons masyarakat terhadap harga tiket. “Kadang-kadang kita memang mempertimbangkan hal-hal yang tidak semata-mata teknis. Jadi kita juga harus memahami bagaimana situasi psikologis dari masyarakat. Kan, teman-teman yang lebih memahami bagaimana segala sesuatu, segala kebijakan kita tidak hanya melihat hitam dan putihnya,” tuturnya.
