Media Kampung – Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendorong DPRD Kabupaten Kupang bersama pemerintah daerah setempat untuk menggencarkan perlindungan sosial digital atau Perlinsos Digital serta program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE). Dorongan itu disampaikan saat menerima audiensi empat anggota DPRD Kabupaten Kupang di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Kamis, 5 November 2026.
Empat anggota DPRD yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Abi Yerusa Sobeukum (Ira Sobeukum), Obeth Laha, Arnolus Mooy, dan Salomiel Arnius Buraen. Dalam pertemuan itu, Agus Jabo menekankan perlunya gerakan perlindungan sosial yang lebih terstruktur di daerah agar penyaluran bantuan bisa berjalan lebih akurat.
Digitalisasi bantuan sosial untuk akurasi data
Agus Jabo menjelaskan bahwa Perlinsos merupakan upaya digitalisasi bantuan sosial yang dijalankan pemerintah untuk meningkatkan akurasi data dan ketepatan sasaran penerima manfaat. Melalui pembaruan ini, data penerima diharapkan lebih terbuka, lebih mudah diperbarui, dan dapat diawasi bersama oleh masyarakat.
Ia menyebut keterbukaan data dilakukan atas perintah Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola data yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam sistem yang lebih terbuka, masyarakat juga diberi ruang untuk memberi masukan atau sanggahan bila menemukan ketidaksesuaian data di lapangan.
Selain itu, pemerintah juga mendorong registrasi ulang seluruh penerima manfaat dengan memperkuat verifikasi identitas. Jika sebelumnya pendataan mengandalkan skema by name by address, sistem yang sedang dikembangkan kini dilengkapi teknologi biometrik melalui pengenalan wajah atau face recognition.
Menurut Agus Jabo, tambahan verifikasi biometrik menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan diterima oleh pihak yang benar-benar terdaftar sebagai penerima manfaat. Ia menegaskan bahwa digitalisasi data bansos diharapkan membuat penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan datanya semakin akurat.
PPSE sebagai penguatan ekonomi warga
Selain soal digitalisasi bansos, Agus Jabo juga menyoroti pentingnya Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE). Program ini diarahkan untuk membantu masyarakat menjadi lebih mandiri secara ekonomi melalui bantuan modal usaha dan pendampingan.
Ia menjelaskan, usulan PPSE dapat diajukan oleh pemerintah daerah, termasuk bupati, agar masyarakat memperoleh pelatihan dan pendampingan yang diperlukan. Dengan begitu, bantuan tidak hanya berhenti pada penyaluran, tetapi juga mendorong penguatan kapasitas ekonomi warga.
Pertemuan dengan DPRD Kabupaten Kupang tersebut menjadi bagian dari upaya Kemensos memperluas dukungan daerah terhadap pembenahan data bantuan sosial sekaligus penguatan program pemberdayaan masyarakat.














