Media Kampung, Jakarta – Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan Pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) telah menghasilkan keputusan penting. Dalam hasil penyempurnaan RUU, Badan Satu Data Indonesia (BSDI) ditetapkan sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Ketua Tim Perumus, Martin Manurung, menjelaskan bahwa ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 36 RUU yang mengatur definisi penyelenggara SDI. “Pasal ini menyatakan bahwa penyelenggara adalah badan, lembaga, instansi yang bertanggung jawab kepada Presiden,” ujarnya dalam rapat.
RUU ini juga memuat ketentuan mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang penyelenggara, yang akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden. Dalam Pasal 27 dan Pasal 28, dijelaskan bahwa penyelenggara memiliki fungsi untuk mengoordinasikan pembina data, produsen data, dan wali data. Sementara itu, Pasal 32 mengatur tentang koordinasi nasional oleh penyelenggara.
Wakil Ketua Baleg DPR, Sturman Panjaitan, menambahkan bahwa BSDI akan memiliki peran koordinatif, normatif, dan fasilitatif dalam penyelenggaraan SDI. “Kelembagaan yang kuat melalui BSDI berfungsi sebagai orkestrator bagi pembina data, produsen data, wali data, dan pengguna data,” jelasnya.
Anggota Baleg DPR, Daniel Johan, menyatakan bahwa BSDI akan mengoordinasikan dan mengintegrasikan data dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga BUMN dan BUMD. “Semua diorkestrasi oleh BSDI. Semua ngikut, sehingga tidak ada lagi dua data, semua satu data,” tegas Daniel.














