Media Kampung – Produsen lada bubuk Ladaku, PT Motasa Indonesia, angkat bicara soal temuan residu pestisida yang membuat produknya ditolak Otoritas Pangan Taiwan (TFDA). Perusahaan menegaskan pengujian internal dan analisis eksternal yang mereka lakukan selama ini tidak pernah menemukan residu pestisida pada produk lada bubuk Ladaku.
Penolakan tersebut menyorot persoalan yang lebih luas: batas maksimum residu (BMR) pestisida pada produk pangan ternyata berbeda-beda di setiap negara, sehingga suatu produk bisa lolos di satu negara namun ditolak di negara lain.
Berdasarkan hasil pemeriksaan TFDA, produk yang diproduksi PT Motasa Indonesia mengandung residu pestisida thiamethoxam sebesar 0,07 ppm dan fipronil sebesar 0,003 ppm. Kedua angka itu melampaui ambang batas yang ditetapkan Taiwan, yakni 0,05 ppm untuk thiamethoxam dan 0,002 ppm untuk fipronil.
Direktur Utama PT Motasa Indonesia, Muhammad Taib Sangaji, menyatakan pihaknya rutin menguji produk sebelum ekspor. “Sebagai catatan, selama ini kami melakukan pengujian terhadap produk kami, tidak pernah menemukan residu pestisida pada produk Ladaku merica bubuk. Jadi setiap kali ekspor, itu kami melakukan analisis eksternal dan kami tidak pernah menemukan adanya residu pestisida tersebut,” kata Taib.
Taib juga menjelaskan bahwa pengiriman produk Ladaku ke Taiwan yang menjadi sorotan bukan merupakan ekspor resmi perusahaan. Menurutnya, pengiriman itu dilakukan oleh trader sehingga tidak dilengkapi dokumen ekspor sebagaimana prosedur yang biasa diterapkan PT Motasa Indonesia.
“Sebelumnya kami sampaikan bahwa pengiriman ke Taiwan ini adalah bukan pengiriman ekspor resmi dari perusahaan kami. Namun dilakukan oleh trader, sehingga tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen ekspor yang biasanya kami rilis untuk setiap proses ekspor produk kami ke luar negeri,” ujarnya.
Perbedaan standar antarnegara menjadi kunci dalam kasus ini. Mengacu pada penjelasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), setiap negara memiliki ketentuan tersendiri dalam menentukan batas maksimum residu pestisida pada produk pangan.
Untuk thiamethoxam, Thailand, Australia, dan Selandia Baru menetapkan BMR sebesar 7 ppm. Singapura menetapkan 5 ppm, sedangkan Amerika Serikat sebesar 0,15 ppm. Adapun Codex, China, dan Indonesia belum mengatur batas maksimum residu thiamethoxam untuk komoditas yang dibahas dalam kasus tersebut.
Sementara untuk fipronil, Singapura menetapkan BMR sebesar 0,05 ppm, Thailand 0,04 ppm, dan Uni Eropa 0,005 ppm. Codex, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan China belum menetapkan batas maksimum residu fipronil pada komoditas tersebut.
Dengan perbandingan itu, ambang batas Taiwan untuk kedua jenis pestisida tergolong paling ketat di antara negara-negara yang telah memiliki ketentuan. Kondisi ini menjelaskan mengapa produk yang sama dapat menghadapi perlakuan berbeda di pasar yang berbeda, bergantung pada regulasi pangan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi.
Hingga informasi ini disusun, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai tindak lanjut penolakan tersebut maupun langkah yang akan diambil PT Motasa terkait pengiriman melalui trader ke Taiwan.
















