Media Kampung, Serang – Pemerintah Provinsi Banten menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten Tahun 2027 sebesar Rp3.372.828,70. Angka tersebut naik 8,77 persen atau Rp271.947,30 dibandingkan UMP tahun sebelumnya.

Penetapan itu disampaikan Gubernur Banten Andra Soni. Menurutnya, kenaikan UMP telah mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi dan kondisi dunia usaha, termasuk pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, serta kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan keluarganya.

“Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP tahun 2027 sebesar Rp3.372.828,70, naik sebesar 8,77 persen atau Rp271.947,30,” ujar Andra Soni.

Andra menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Banten sebesar 5,63 persen dan inflasi daerah sebesar 3,14 persen menjadi salah satu dasar penetapan. Pemerintah juga memperhatikan keberlangsungan dunia usaha agar kebijakan pengupahan berjalan seiring pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia menegaskan, peningkatan kesejahteraan pekerja merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi Banten. Menurutnya, daya saing investasi tidak seharusnya dibangun dengan mengandalkan upah buruh murah, melainkan melalui peningkatan produktivitas, kualitas sumber daya manusia, inovasi, serta hubungan industrial yang harmonis.

“Saya ingin menegaskan bahwa daya saing investasi Banten tidak boleh dibangun dengan mengandalkan upah buruh murah, tetapi harus bertumpu pada produktivitas, kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan hubungan industrial yang harmonis. Kita ingin menghilangkan paradigma upah murah di Banten,” katanya.

Andra berharap kenaikan UMP tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus tetap memberikan ruang bagi dunia usaha untuk berkembang dan bersaing. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari besarnya investasi maupun berkembangnya sektor industri.

“Bagi kami, pertumbuhan ekonomi bukan hanya tentang besarnya investasi dan berkembangnya industri, tetapi juga tentang sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh para pekerja dan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemprov Banten ingin memastikan pembangunan ekonomi berjalan secara berkeadilan. Dengan demikian, peningkatan investasi dan daya saing industri dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

“Banten harus maju dengan investasi yang kuat, dunia usaha yang berdaya saing, dan pekerja yang sejahtera. Inilah komitmen Pemerintah Provinsi Banten untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat,” ucapnya.