Media Kampung, Kabupaten Serang – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Serang membidik tambahan pendapatan asli daerah (PAD) hingga Rp100 miliar melalui penertiban bangunan dan usaha yang diduga melanggar ketentuan tata ruang maupun sempadan.
Target tersebut muncul di tengah persoalan investasi yang menghadapi hambatan akibat ketidaksesuaian lahan dengan ketentuan tata ruang. DPMPTSP Kabupaten Serang kini mengidentifikasi sejumlah usaha, mulai dari hotel, perusahaan hingga peternakan, yang beroperasi di lokasi bermasalah dan berpotensi menyumbang tambahan penerimaan daerah.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Serang, Wawan Ihwanudin, mengklaim hasil pendataan awal menunjukkan potensi tambahan PAD dari penanganan pelanggaran tersebut mencapai sedikitnya Rp100 miliar. “Kami sudah mengestimasi, dari perusahaan-perusahaan, hotel, kemudian juga peternakan yang ada di wilayah Kabupaten Serang, maka kami estimasikan tidak kurang dari angka Rp100 miliar bisa kita dapatkan untuk peningkatan PAD,” kata Wawan, Jumat (20/11/2026).
Menurut Wawan, sejumlah usaha berdiri atau beroperasi di kawasan yang diduga tidak sesuai dengan pola ruang maupun ketentuan sempadan sungai, jalan, dan pantai. Kondisi itu menjadi perhatian karena aktivitas ekonomi di lokasi-lokasi tersebut belum memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan daerah melalui pajak maupun retribusi.
DPMPTSP tengah mengkaji langkah administratif untuk menangani pelanggaran tersebut. Wawan merujuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai salah satu dasar yang memungkinkan pemerintah daerah menggunakan diskresi dalam mengambil keputusan administratif.
Meski demikian, estimasi Rp100 miliar itu masih berupa potensi yang tengah dihitung, bukan penerimaan PAD yang sudah terealisasi. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap langkah penertiban, kewajiban perpajakan, maupun penerapan sanksi berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi DPMPTSP untuk memperkuat kontribusi dunia usaha terhadap ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Serang tidak hanya ingin menarik investasi, tetapi juga memastikan aktivitas usaha berjalan sesuai tata ruang, memenuhi kewajiban administrasi, serta memberikan dampak terhadap pendapatan daerah.
Di tengah upaya mengejar tambahan PAD, Wawan juga mengingatkan investor agar tidak terburu-buru membeli lahan maupun membangun usaha tanpa memastikan kesesuaian lokasi dengan tata ruang. Ia meminta calon investor berkoordinasi terlebih dahulu dengan DPMPTSP maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Serang sebelum memulai pembangunan.
Menurut Wawan, persoalan tata ruang kerap muncul setelah pengusaha membangun fasilitas usaha. Ketika lokasi tidak sesuai pola ruang, proses perizinan dapat terhambat dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha.














