Media Kampung, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Persetujuan diambil dalam pengambilan keputusan tingkat II pada Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Pengesahan ini menjadi langkah penting dalam upaya memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan masyarakat.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI yang juga Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU, Habiburokhman, menyampaikan laporan mengenai penyelesaian pembahasan RUU tersebut. Setelah mendengarkan laporan, Puan Maharani meminta persetujuan anggota DPR RI yang hadir untuk mengesahkan RUU menjadi undang-undang.

“Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan menjadi Undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan. Anggota yang hadir kompak menjawab “Setuju”.

Puan kemudian mengulangi pertanyaan kepada seluruh anggota dewan, dan kembali mendapat jawaban kompak “Setuju”. Dengan persetujuan tersebut, RUU Perampasan Aset resmi menjadi undang-undang.

Dalam laporannya, Habiburokhman memaparkan sepuluh substansi krusial yang menjadi fokus utama RUU Perampasan Aset. Poin pertama mencakup penegasan judul, prinsip, dan asas hukum untuk menjamin efektivitas serta perlindungan hak asasi manusia. Poin kedua memperluas jangkauan perampasan aset, tidak hanya pada kasus korupsi, tetapi juga kejahatan berbasis teknologi informasi yang merugikan masyarakat luas.

“Dua, ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya,” kata Habiburokhman. Ia menambahkan bahwa cakupan tersebut termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak, seperti investasi bodong, perdagangan, dan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan.

Dengan disahkannya UU ini, DPR RI berharap penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang merugikan masyarakat dapat lebih efektif, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam upaya pemulihan aset negara.