Media Kampung, Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Pengesahan tersebut menandai berakhirnya pembahasan RUU yang telah melalui sejumlah tahapan di DPR. Puan menegaskan bahwa keputusan ini diambil setelah proses pembentukan undang-undang dinilai sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyampaikan laporan terkait perjalanan dan pembahasan RUU. Setelah itu, Puan meminta persetujuan kepada setiap fraksi. “Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi. Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?” tanya Puan. Anggota dewan yang hadir serentak menjawab “Setuju.” Puan lantas mengetok palu pengesahan satu kali. “Terima kasih, alhamdulillah,” kata Puan disambut tepuk tangan anggota dewan.
Puan menegaskan bahwa pengesahan UU Perampasan Aset ini bukan karena adanya desakan atau paksaan dari pihak mana pun. “Hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Ia memaparkan bahwa DPR telah mengedepankan partisipasi bermakna dalam pembentukan UU Perampasan Aset melalui 87 kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Selain itu, DPR melakukan 15 kunjungan kerja di 15 provinsi untuk mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat, serta kunjungan ke 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi akar rumput.
“Sudah dijelaskan juga sudah dilakukan meaningful participation atau mengedepankan partisipasi publik bermakna, 87 kegiatan RDP dan RDPU, kemudian melakukan 15 kunjungan kerja di 15 provinsi ya, untuk mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat,” tutur Puan. “Bahkan sudah kunjungan ke 46 dapil pemilihan untuk serap aspirasi akar rumput. Sudah dilakukan penelitian, penelaahan, evaluasi supaya tak tumpang tindih dengan undang-undang lain, seperti KUHP dan KUHAP,” ungkapnya.
Puan berharap UU Perampasan Aset ini nantinya bermanfaat bagi bangsa dan negara, khususnya untuk mencapai tujuan awal agar tidak ada lagi keterkaitan atau maksud-maksud lain dari hal yang diinginkan oleh masyarakat. “Jadi insyaallah bahwa undang-undang ini nantinya akan bermanfaat dan bisa berguna bagi bangsa dan negara, dan khususnya bagi tujuan awal yang tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada lagi keterkaitan atau kemudian maksud-maksud lain dari hal yang diinginkan oleh kita semua atau masyarakat,” imbuhnya.
Rapat paripurna tersebut juga dihadiri perwakilan pemerintah, antara lain Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej.














