Media Kampung, Jakarta – Komisi III DPR dan pemerintah sepakat membawa RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya ke rapat paripurna untuk disahkan. Kesepakatan itu diambil dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Seluruh delapan fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi dan setuju agar RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang. Dasco kemudian meminta persetujuan anggota Komisi III dan pemerintah untuk membawa RUU ke pembicaraan tingkat II di rapat paripurna terdekat.
“Setuju,” jawab peserta rapat serempak. Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panja Habiburokhman memastikan paripurna digelar keesokan harinya, Kamis (19/11/2026).
Habiburokhman menyebut rampungnya pembahasan sebagai ikhtiar bersama DPR dan pemerintah. Menurutnya, RUU ini mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana. Panja membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama pemerintah, dengan rincian 160 DIM tetap, 135 redaksional, 40 substansi, 44 dihapus, dan 18 substansi baru.
Ia juga menyatakan bahwa di sela-sela pembahasan, Panja terus menggali saran, aspirasi, dan masukan masyarakat serta para ahli. Dasco menyebut pembahasan berlangsung lama dan melibatkan banyak pihak, termasuk 87 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap aspirasi masyarakat dan berbagai organisasi.
Habiburokhman menyebut ada ketentuan yang masuk belakangan dan menjadi kabar baik bagi korban investasi bodong. Dengan UU ini, korban dapat langsung mendapat ganti kerugian dari hasil penjualan aset pelaku. Namun, ia menegaskan fokus utama UU tetap pada perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.
Komisi III juga menyatakan mengakomodasi kekhawatiran publik terkait potensi penyalahgunaan undang-undang oleh aparat. Kesepakatan di tingkat komisi membawa RUU ini selangkah lagi menjadi undang-undang melalui rapat paripurna.














