Media Kampung, Jakarta – DPR dan pemerintah telah menyepakati RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna DPR terdekat. Kesepakatan itu diambil dalam rapat di ruang rapat Komisi III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Hadir Ketua Komisi III DPR Habiburokhman serta Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath dan Dede Indra Permana. Pihak pemerintah diwakili Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto, Wamenkum Eddy Hiariej, serta perwakilan Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN-RB.

Dalam rapat tersebut, Dasco meminta persetujuan anggota mengenai kelanjutan naskah RUU ke pembicaraan tingkat dua, yaitu pengambilan keputusan atas RUU yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat. Anggota DPR yang hadir menjawab setuju.

Untuk mempertegas persetujuan, Dasco meminta wakil fraksi dan perwakilan pemerintah menandatangani naskah RUU Perampasan Aset. Pihak yang diminta menandatangani meliputi wakil fraksi-fraksi, Wakil Menteri Hukum, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, serta Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian PAN-RB.

Menurut informasi yang disampaikan dalam rapat, terdapat enam pokok pembahasan dalam RUU ini. Pertama, judul, prinsip, dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset untuk menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

Kedua, ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Cakupannya termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak, seperti investasi bodong serta perdagangan dan saham bodong yang korbannya banyak dan menanti keadilan.

Ketiga, penegasan bahwa ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya tetap berlaku, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan. Keempat, pengaturan pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

Kelima, jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup. Keenam, jaminan upaya optimal dalam pengembalian aset kepada para pihak yang berhak.

Dengan kesepakatan ini, RUU Perampasan Aset menunggu pembahasan pada rapat paripurna DPR terdekat sebelum resmi disahkan menjadi undang-undang.