Media Kampung, Jakarta – Wakil Ketua DPR Dasco memimpin Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Rapat tersebut menjadi tahap sebelum RUU Perampasan Aset dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Turut hadir Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati.
Duduk di kursi pimpinan, Dasco didampingi Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath, dan Dede Indra Permana. Dari sisi pemerintah, hadir Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej) dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko.
Dalam rapat, Dasco menjelaskan bahwa pembahasan DIM RUU tersebut dapat dilaksanakan pada tingkat Panja berdasarkan keputusan rapat kerja Komisi III DPR RI dengan perwakilan pemerintah pada 5 November 2026.
“Telah dilakukan pembahasan secara mendalam dan intensif bersama pemerintah,” kata Dasco saat memimpin rapat.
Menurut Dasco, setelah pembahasan DIM pasal per pasal selesai, Panja menyerahkan perumusan dan sinkronisasi kepada Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. Kedua tim itu telah melaksanakan tugasnya serta melaporkan hasil kerjanya kepada Panja pada pagi hari ini, 18 November 2026.
“Atas dasar keputusan pembahasan tingkat Panja dan Timus dan Timsin itu, maka siang ini dilaksanakan rapat kerja pengambilan keputusan tingkat satu atas Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya,” pungkasnya.
Adapun acara rapat kerja hari ini meliputi laporan Panitia Kerja RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi serta Tindak Pidana Lainnya, pendapat ahli mini, pendapat akhir mini fraksi-fraksi dan pemerintah, serta pengambilan keputusan tingkat I dan penandatanganan naskah rancangan undang-undang dan penjelasan.














