Media Kampung, Jakarta – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menetapkan Rabu, 25 November 2026 sebagai batas akhir bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden (cawapres). Ketetapan ini menggantikan jadwal sebelumnya yang menempatkan batas penyerahan nama pada 18 November 2026.
Kesepakatan itu diambil setelah pimpinan MPR menggelar koordinasi untuk menindaklanjuti dinamika agenda kenegaraan, termasuk surat resmi dari pihak Istana yang meminta penyesuaian jadwal.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa tanggal tersebut merupakan tenggat terakhir bagi Kepala Negara untuk merampungkan berkas usulannya. “Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Muzani mengingatkan bahwa aturan yang berlaku mengikat secara konstitusional. Menurutnya, Presiden tidak dapat mengajukan hanya satu calon ke hadapan parlemen, melainkan wajib menyerahkan dua nama untuk dipilih oleh seluruh anggota MPR. “Namanya harus dua sesuai dengan Undang-Undang Dasar,” katanya.
Ketetapan ini menandai perubahan dari jadwal tentatif yang sebelumnya dirumuskan parlemen. Dalam rapat gabungan pada 13 November 2026, MPR awalnya menetapkan batas akhir penyerahan nama cawapres pada 18 November 2026, dengan sidang paripurna pemilihan dan pelantikan direncanakan pada 2 Desember 2026.
Jadwal awal tersebut kemudian disesuaikan setelah pihak Istana melayangkan surat resmi permohonan penundaan. Padatnya agenda dinas Kepala Negara, termasuk tugas diplomatik dan kenegaraan di tingkat regional maupun global, menjadi pertimbangan utama di balik permohonan itu.
Menanggapi surat dari Presiden, MPR sepakat memundurkan seluruh rangkaian prosesi pemilihan selama sepekan. “Karena itu, dalam surat presiden, presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan presiden, jabatan wakil presiden, dan wakil presiden Republik Indonesia diusulkan tanggal 9 Desember. Harinya Rabu, tanggal 9 Desember, mundur satu minggu,” ujar Muzani.
Mekanisme pengisian jabatan wakil presiden ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur prosedur apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden. Konstitusi mengamanatkan MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat dalam waktu 60 hari guna memilih wakil presiden dari dua nama calon yang diusulkan langsung oleh Presiden.
Dengan ditetapkannya 25 November 2026 sebagai batas akhir penyerahan nama, ruang kompromi dan konsolidasi di lingkaran koalisi pendukung pemerintah memasuki fase krusial. Dua nama yang nantinya diserahkan Prabowo kepada pimpinan MPR akan diverifikasi sebelum dipilih melalui mekanisme pemungutan suara oleh anggota MPR dalam sidang paripurna pada 9 Desember 2026.














