Media Kampung, Jakarta – Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) kepada Irjen Eko Hadi Santoso. Ia dinilai terlibat dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lain.

Sanksi tersebut dijatuhkan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Bareskrim Polri pada Selasa, 17 November 2026. Eko menjadi jenderal kedua yang dipecat dalam kasus ini setelah Irjen Ahrie Sonta, yang lebih dulu dijatuhi PTDH pada 10 November 2026.

Sidang etik Eko berlangsung sekitar sembilan jam, mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB. Sebanyak sembilan saksi dihadirkan, termasuk satu saksi meringankan yang diajukan Eko.

Majelis menilai Eko turut serta melakukan akses ilegal, yakni penyadapan menggunakan teknologi Polri secara tidak profesional dan menyalahi prosedur. Ia dijatuhi sanksi etik berupa pernyataan perbuatan tercela.

“Sanksi administratif yaitu Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” kata Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko.

Eko dinilai melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026.

Usai sidang, Eko keluar dari Gedung Propam Polri dengan pengawalan ketat Brimob. Ia mengenakan baju tahanan biru bernomor “Dua” dengan tangan terikat kabel ties merah, lalu dibawa masuk ke kendaraan Brimob.

Komisioner Kompolnas Choirul Anam, yang mengikuti jalannya sidang, menyebut Eko menyampaikan penyesalan di hadapan majelis. “Ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf,” ujar Anam.

Meski begitu, Eko tidak menerima putusan tersebut. “Atas putusan tersebut, pelanggar Eko Hadi menyatakan banding,” kata Trunoyudo. “Perkembangan terkait dengan permohonan banding keduanya tentu nanti akan diputuskan melalui komisi banding,” lanjutnya.

Perhatian kini beralih ke Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir memastikan sidang etik Listyo Sigit digelar pekan depan, meski tanggal pastinya belum diumumkan.

“Itu dijadwalkan minggu depan, ya, minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan juga,” kata Isir di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa, 17 November 2026.

Sementara itu, nama Slamet disebut masih menjalani perawatan. Informasi mengenai kondisi dan keterkaitannya dengan perkara ini belum dijelaskan secara rinci dalam keterangan yang tersedia.