Media Kampung, Jakarta – Bareskrim Polri mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus penyelewengan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis bio solar di Sulawesi Selatan. Kasus tersebut diduga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 67,9 miliar.
Penyidikan TPPU ini dikembangkan dari kasus dugaan penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi yang ditangani Ditreskrimsus Polda Sulsel. Penyidik telah memeriksa 43 orang saksi dan satu orang ahli dari BPH Migas, serta menetapkan tujuh orang tersangka.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Suhasto, menyampaikan hal itu dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (16/11). Menurutnya, dalam proses penyidikan tindak pidana asal, penyidik telah memeriksa puluhan saksi dan menetapkan sejumlah tersangka.
Kasus ini bermula dari dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan pemindahan bio solar menggunakan kapal SPOB Sannia dan SPOB Sukses Rahayu 999. BBM tersebut kemudian dipindahkan ke kapal tanker MT Bakti 1 melalui metode kapal ke kapal di perairan Makassar.
Menurut Suhasto, praktik tersebut diduga berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026. Dalam periode itu, total BBM subsidi yang dipindahkan mencapai sekitar 3.532 kiloliter.
“Jadi kegiatan tersebut diduga berlangsung dalam beberapa periode, ini sejak Oktober 2025 sampai dengan Februari 2026, dengan total volume pemindahan BBM bersubsidi ini yang tercatat sekitar 3.532 KL,” kata Suhasto.
Ia menjelaskan, penyidikan kemudian dikembangkan ke dugaan TPPU dengan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penyidik menelusuri aliran uang hingga aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan.
“Dengan fokus penyidikan tidak hanya pada tindak pidana asal. Tetapi juga menelusuri aliran dana pihak-pihak yang juga menerima atau menikmati hasil kejahatan, serta aset yang juga berasal dari tindak pidana tersebut,” ujar dia.
Sementara itu, Dirreskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Taufik Herdiansyah Zeinardi menjelaskan, penyelewengan dilakukan dengan memanipulasi jumlah BBM yang dibeli dan dikirimkan. Menurutnya, perusahaan pembeli diduga mengangkut BBM melebihi jumlah yang tercantum dalam transaksi.
Selain itu, dokumen asal dan pengiriman BBM juga diubah agar pengangkutan tersebut seolah-olah sesuai ketentuan. Penyidik menelusuri selisih antara jumlah BBM yang dibeli dengan volume yang dikirimkan ke daerah tujuan.
“Dalam praktiknya, perusahaan ini mengangkut tambahan BBM tersebut yang seharusnya misalkan, dia membeli di perusahaan itu tuh 30 kiloliter. Tetapi pada nyatanya, praktiknya, dia mengirimkan BBM ini ke tempat tujuan itu tidak sejumlah itu. Ada peningkatan jumlah BBM yang dikeluarkan,” ungkap Taufik.
Hingga saat ini, penyidik masih mendalami aliran dana dan aset yang diduga terkait hasil kejahatan. Pengembangan penyidikan ke arah TPPU menunjukkan penelusuran tidak berhenti pada tindak pidana asal, tetapi juga menyasar pihak-pihak yang diduga menerima atau menikmati hasilnya.














