Media Kampung – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendorong percepatan penyusunan RUU Penyadapan. Menurutnya, kebutuhan regulasi semakin mendesak seiring meningkatnya perhatian masyarakat terhadap penyadapan ilegal. Polri pun mengusulkan sejumlah aturan ketat agar kewenangan penyadapan tidak disalahgunakan.

Habiburokhman menyatakan Komisi III sebenarnya telah mendalami rancangan regulasi tersebut sejak periode DPR sebelumnya. Komisi itu bahkan pernah melakukan studi perbandingan secara daring dengan sejumlah negara. “Sebetulnya di periode lalu, Komisi III, sudah melakukan beberapa kegiatan terkait RUU Penyadapan. Bahkan, kami sudah melakukan perbandingan secara daring dengan negara-negara lain,” ujarnya 16 November 2026.

Menurut Habiburokhman, masyarakat kini semakin menyadari potensi ancaman penyadapan terhadap privasi dan keamanan komunikasi. Karena itu, DPR perlu mempercepat pembahasan aturan yang memberikan batas kewenangan secara jelas. “Sekarang makin relevan dengan kasus yang berkembang. Masyarakat semakin terbuka matanya bahwa mereka terancam dengan aktivitas penyadapan ilegal ini. Jadi, harus kita gas,” ungkapnya.

Komisi III tidak hanya meminta pandangan dari kepolisian. Pihaknya juga berencana mengundang Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) dan kalangan akademisi. Pelibatan berbagai pihak itu bertujuan memperoleh masukan dari perspektif penegakan hukum, keamanan, dan perlindungan masyarakat, sehingga penyusunan regulasi dapat mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak terkait. “Kami juga akan panggil Pak Jamintel serta pihak-pihak terkait, termasuk para akademisi,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Baintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti mengajukan enam mekanisme pengendalian untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan penyadapan. Usulan tersebut mencakup pembatasan sasaran, larangan penggunaan di luar ketentuan, perintah tertulis, pencatatan permanen, pengawasan internal, dan pemberian sanksi. Dedy menilai pengaturan itu penting agar kegiatan penyadapan tetap berjalan sesuai kepentingan hukum dan keamanan. “Kami paham bahwa perhatian utama masyarakat dan juga perhatian daripada Komisi III DPR RI adalah bagaimana penyadapan ini tidak disalahgunakan,” ujarnya.

Dedy menjelaskan, ketentuan pertama harus mengatur sasaran penyadapan secara limitatif. Artinya, aparat tidak boleh menyadap seseorang tanpa alasan dan tujuan yang jelas. Menurutnya, penyadapan harus berfokus pada pencegahan gangguan keamanan dalam negeri. Ketentuan itu juga mencakup kejahatan dengan tingkat ancaman tinggi.

Selain itu, lanjut Dedy, RUU Penyadapan perlu memuat larangan tegas terhadap penggunaan kewenangan di luar sasaran. Aparat juga tidak boleh memanfaatkan fasilitas penyadapan untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Dedy menambahkan, setiap tindakan penyadapan harus memiliki perintah tertulis sebagai dasar pelaksanaan.

Pembahasan RUU Penyadapan di Komisi III DPR sebelumnya juga diwarnai pemanggilan Kapolri pada 12 November terkait siapa dalang penyadapan ilegal. Isu penyadapan ilegal sendiri disebut mencerminkan krisis tata kelola negara. Perkembangan pembahasan RUU ini akan menjadi acuan penting bagi batas kewenangan aparat dalam melakukan penyadapan di masa mendatang.